WE Online, Jakarta-Kementerian Pertanian (Kementan) memandang perlu perbaikan tata niaga untuk menghentikan peredaran beras sintetis di tengah masyarakat.
"Terkait dengan keamanan pangan, kita perlu memperbaiki sistemnya," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan Yusni Emilia Harahap di Jakarta, Sabtu (23/3/2015).
Di hadapan peserta diskusi bertajuk "Polemik: Kejahatan Beras Sintetis", Yusni menjelaskan bahwa hal itu guna menelusuri asal dan motif beras sintetis tersebut.
Menurut dia, perlu perbaikan dalam pendaftaran merek beras, desain kemasan, dan lokasi pengemasan sehingga akan lebih mudah menelusuri beras tersebut jika terjadi suatu masalah.
Terkait dengan pengawasan, dia menegaskan bahwa tugas pokok Kementan dalam konteks ini ialah memastikan keamanan beras dari pemilihan benih hingga masyarakat.
"Tugas fungsi pokok Kementan mulai dari budi daya tanaman padi harus dipastikan benihnya, pestisidanya, pupuknya, aman. Itu yang kita sebut 'good agricultural practices'," katanya.
Pascapanen, penggilingan, dan pengemasan, menurut dia, harus bisa diawasi oleh Kementan sehingga memberikan efek rasa aman kepada konsumen.
Isu beras sintetis pertama kali muncul ketika seorang warga Bekasi Dewi Septiani yang melaporkan dan mengunggah foto beras yang diduga sebagai beras sintetis ke media sosial.
Kejadian tersebut bermula ketika dia memasak beras yang dibelinya di sebuah pasar di Bekasi pada tanggal 13 Mei 2015 dan menemukan keganjilan pada beras tersebut, yaitu tidak matang dan menyatu, dan memiliki bau yang tidak wajar.
"Kalau diamati, bentuk berasnya juga berbeda. Beras asli memiliki guratan di luarnya dan ada mata putihnya, sedangkan yang ini (diduga beras sintetis) tidak ada guratan dan polos," ujar Dewi ketika ditemui pada kesempatan yang sama. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
Advertisement
