Optimisme Realisasi Sejuta Rumah dalam Sejuta Tantangan (II)

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menurut dia, ketentuan tersebut akan memukul tidak hanya pengembang besar melainkan sangat berpengaruh pada pengembang menengah dengan modal tidak terlalu besar karena mereka harus memberikan jaminannya juga kepada bank melalui escrow account sedangkan sebenarnya jaminan tersebut bisa digunakan oleh mereka untuk memutar usahanya.

Penurunan anggaran papan Sedangkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi APBN untuk Kesejahteraan menyoroti terjadinya penurunan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor perumahan rakyat dalam RAPBN 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Siaran pers Koalisi APBN untuk Kesejahteraan menyebutkan anggaran yang dialokasikan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp23 triliun, yang berarti lebih rendah sebesar 9,7 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum pada APBNP 2015 sebesar Rp25 triliun.

Padahal, Koalisi mengingatkan bahwa belanja untuk anggaran infrastruktur pada RAPBN 2016 mengalami peningkatan dari Rp290 triliun pada APBNP 2015 menjadi Rp313 triliun pada RAPBN 2016.

Seharusnya, menurut LSM, dana infrastruktur banyak diprioritaskan guna mencukupi kebutuhan masyarakat berupa sandang, pangan dan papan, bukan hanya untuk memfasilitasi proyek investor.

Untuk itu, DPR juga didesak untuk lebih jeli dalam membuat tanggapan dalam pembahasan dan penetapan APBN 2016 agar sesuai dengan amanat konstitusional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Koalisi APBN untuk Kesejahteraan terdiri atas antara lain Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Koalisi Anti Utang (KAU), Prakarsa, Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadikan kesenjangan antara kebutuhan rumah di tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai salah satu isu strategis.

"Isu strategis utama di bidang perumahan yaitu pertama, mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan rumah sebesar 13,5 juta unit," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Menpupera juga mengingatkan bahwa pemerintah juga menyoroti persoalan tempat tinggal yang tidak layak huni sebesar 3,4 juta unit dan mengatasi permukiman kumuh yang diperkirakan mencapai seluas 38.431 hektare secara keseluruhan di berbagai daerah.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga mengingatkan bahwa peran para pelaku sektor properti serta perbankan dalam memberikan kredit yang terjangkau juga diperlukan dalam rangka menyukseskan Program Sejuta Rumah.

"Tanpa kerjasama yang saling bahu membahu ini, program sejuta rumah tidak akan terlaksana dengan baik. Karena Pemerintah hanya mampu menyediakan 10 persen dari target," urainya.

Ia juga mengajak para pengembang besar untuk menjaga pasokan rumah sederhana sehingga kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap dapat segera terpenuhi. (Ant)