Kebijakan Pembebasan Visa Harus Terkontrol

WE Online, Kupang - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengatakan kebijakan pembebasan visa untuk mendongkrak sektor industri ekonomi kreatif melalui kunjungan pariwisata harus terkontrol.

"Artinya, pemerintah harus menerbitkan sebuah peraturan, yang mengatur siapa pun yang berinteraksi walau bebas masuk. Misalnya, untuk produk industri kecil dan menegah, harus ada standar produk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan bebas visa bagi wisatawan negara asing harus mematuhi hukum formil dan positif yang berlaku, sehingga terkontrol dan terkendali," katanya di Kupang, Selasa (6/10/2015).
 
Ia mengaku belum mengetahui dengan persis akan seperti apa paket kebijakan ekonomi berjalan, bebas visa juga membuat banyak pihak masih "wait and see" sehingga harus ada aturan, walau bebas masuk, harus ada batas standar produk sesuai SNI.

Di bidang kepariwiataan, katanya, bebas visa juga harus ada batasnya dengan mengabdi kepada hukum lingkungan dan budaya setempat, sehingga tidak menimbulkan gejolak akibat adanya pembiasan dari bebas visa itu.

Kesiapan masyarakat lokal juga harus diperhatikan terutama tata cara dan kebiasaan menyambut dan menerima tamu dengan senyum dan ramah, agar membuat wiatawan betah dan berlama-lama menginap di daerah itu, karena akan berdampak terhadap daya beli dan pengembangan ekonomi dalam skala kecil sekalipun.

Memang banyak dampak positifnya dari kebijakan paket ekonomi itu, misalnya target mendatangakan kunjungan 10 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2015 bisa saja dapat tercapai.

Apalagi secara nasional katanya sudah 6,3 juta sampai Agustus, jadi kurang empat bulan, bisa lah, karena kondisi regional ASEAN sedang menurun, Malaysia turun 9 persen, Singapura 4 persen, namun Indonesia justru naik 3 persen dari tahun sebelumnya.

Apalagi sebelumnya Indonesia telah dikunjungi wisatawan mancanegara (wisman) mencapai lebih dari 6,3 juta orang pada periode Januari hingga Agustus 2015.

Jumlah kunjungan ke Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 850.542 wisman atau tumbuh 2,87 persen dibandingkan Agustus 2014 sebanyak 826.821 wisman.

"Secara kumulatif kunjungan wisman pada Januari-Agustus 2015 sebanyak 6.322.592 wisman atau tumbuh 2,71 persen dibandingkan periode yang sama (Januari- Agustus ) 2014 sebanyak 6.155.553 wisman," katanya.

Dalam konteks lokal di NTT memiliki kekayaan akan potensi pariwisata maritim, namun belum seluruhnya dioptimalkan menjadi sumber daya ekonomi guna menunjang kemajuan dan kemakmuran serta keejahteraan rakyat di daerah itu.

Sektor maritim di daerah ini sangat potensial untuk dikembangkan untuk perekonomian daerah dan sebagai penunjang ekonomi nasional.

Kebijakan bebas visa menjadi salah satu jurus andalan Pemerintah Jokowi-JK untuk menggairahkan sektor pariwisata di Tanah Air. Sejak beberapa tahun lalu, Indonesia telah memberikan bebas visa kepada 15 negara. Lalu pada 9 Juni 2015 resmi mengubah strategi dan membuka bebas visa kepada 30 negara yang diharapkan mampu mendongkrak kunjungan 20 juta wisman pada 2020. (Ant)