Langkah Pemerintahan Jokowi Dapat Apresiasi

Warta Ekonomi -

WE Online, Kupang - Pengamat ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang James Adam mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui paket kebijakan ekonomi guna mencegah ancaman krisis yang tengah melanda mayarakat.

"Langkah pemerintah sebagai pengelolan dan pengendali anggaran dan kebijakan itu perlu didukung dan didorong untuk sehingga apabila krisis menyata ke depan tidak terlalu berdampak bagi masyarakat Indonesia," kata Dr. James Adam, M.B.A. di Kupang, Jumat (9/10/2015).

Doktor "entrepreneurship" tamatan Universitas Southern Cross University New Seath Wales Australia ini mengemukakan pendangannya terkait dengan langkah pemerintah mengenai paket kebijakan ekonomi tahap satu hingga tiga yang diluncurkan sejak 9 September dan terakhir pada tanggal 7 Oktober dengan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III.

"Ada sembilan poin penting dalam paket kebijakan ekonomi yang diumumkan oleh Pemerintah, antara lain: birokrasi yang ramping, rumah murah untuk rakyat, subsidi kredit UMKM, mempermudah pengurusan visa, konversi elpiji untuk nelayan, penurunan BBM jenis solar dan pertamax.

Berikut pencairan dana desa untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi perdesaan dengan mempermudah regulasi pencairan lewat surat keputusan bersama tiga menteri: Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Selanjutnya, Pemerintah menambah alokasi beras sejahtera pada bulan ke-13 dan ke-14. "Artinya ada tambahan selama dua bulan lagi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah," katanya.

Selaih itu, menambah persediaan dolar Amerika Serikat ketika mata uang rupiah sedang bergejolak dan terus melemah atas dolar AS sehingga permintaan rupiah dan dolar AS tidak seimbang.

"Kondisi ini tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, akibat ketidakseimbangan ini persediaan dolar AS di Tanah Air disinyalir sedang seret," katanya.

Untuk itu, permintaan dan penawaran valas perlu diperkuat dengan memperketat batas pembelian valas. Bagi yang ingin membeli valas lebih dari 25.000 dolar AS, harus menunjukkan bukti berupa identitas dan nomor pengguna wajib pajak (NPWP).

Menurut dia, mempertahankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan. Paalnya, jika tidak, dampak krisis yang mengglobal akan menganggu transaksi ekspor-impor, memengaruhi APBN yang tidak stabil dan terpaksa harus menambah utang luar negeri.

Namun, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dalam tren melambat meskipun ekonomi pada Triwulan I 2015 tercatat tumbuh 4,71 persen. Kemudian, ada penurunan proyeksi Bank Dunia dalam laporan ekonomi triwulan terbaru atas pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 5,2 persen menjadi 4,7 persen pada tahun 2015. Hal ini memperlihatkan adanya tren perlambatan ekonomi karena perlemahan investasi dalam jangka panjang.

"Ini merupakan salah satu kalkulasi yang harus dilakukan sebagai langkah untuk meminimalkan dampak krisis global apabila berdampak sampai ke Indonesia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perekonomian dunia saat ini," katanya.

Selain dampak makro, menurut dia, dampak mikro yang perlu diantisipasi dunia usaha adalah berkurangnya investasi asing ke Indonesia akibat krisis global itu. Hal ini akan mengganggu pergerakan dan percepatan pertumbuhan ekonomi karena uang yang akan mengalir masuk ke Indonesia berkurang.

"Apabila ini terjadi, bantuan asing, termasuk dari Bank Dunia pun akan berkurang karena perekonomian tidak stabil sehingga membuat para investor atau donatur terpaksa menahan uangnya sehingga terjadi stagnasi," katanya.

Meski demikian, menurut dia, Indonesia tidak perlu berlebihan khawatir karena sesungguhnya sudah pernah mengalami krisis serupa pada tahun 2007/2008 sehingga sudah mengatahui apa yang harus dilakukan untuk tidak mengulang kejadian itu.

"Kalaupun terjadi, ada harapan kuat untuk mencegah dan mengatasi krisis itu dengan merujuk pada solusi yang dilakukan saat krisis ekonomi 2008 sehingga tidak mengalami kejadian serupa lagi," katanya.

Konsultan Proyek Pemerintah Belanda itu menilai kemampuan Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan itu tampaknya cukup kukuh sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Meski demikian, harus terus siaga dan berwaspada. (Ant)