'Risma Tidak Selayaknya Duduk di Surabaya'

Warta Ekonomi -

WE Online, Surabaya - Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Subagio Boerhan menilai terlalu kecil sosok mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berkiprah lagi di Pilkada Surabaya 2015.

"Tidak selayaknya duduk di Surabaya, dia harus tampil keluar. Jadi Gubernur DKI, atau bahkan Menteri saat ada resuffle nanti. Bu Risma itu sudah kategori nasional, sehingga terlalu kecil kalau Bu Risma masih jadi Wali Kota Surabaya," kata Subagio Boerhan seusai menjadi pembicara pada dialog sosialisasi Pilwali Berintegritas, Pemilih Antusias di auditorium Soemantri Kampus Unitomo, Selasa (13/10/2015).

Sebaliknya, menurut Boerhan, sosok Paklik Rasiyo sapaan akrab Dr Rasiyo juga sudah terlalu lama di birokrasi pemerintah Provinsi Jatim. "Ternyata calon pemimpin Surabaya adalah orang-orang lama yang pernah tampil di birokrasi," tambahnya.

Menurut dia, temperamen warga Surabaya berantusias untuk memilih pemimpin Kota Surabaya. "Cuma, saya masih belum puas karena yang tampil adalah orang-orang yang sudah tua. Keduanya sama-sama diatas 50 tahun," katanya.

Menurut dia, sekelas Kota Surabaya yang biasa disebut metropolitan sudah saatnya dipimpin oleh orang-orang muda. Mengingat kedua pasangan calon Wali Kota Surabaya bernomor urut 1 Rasiyo, dan bernomor urut 2 Tri Rismaharini sama-sama berusia di atas 50 tahun.

Boerhan menegaskan, karakter metropolitan itu harus dipimpin orang-orang muda, minimal di bawah 50 tahun. Menurutnya, sosok Risma sapaan akrab Tri Rismaharini tanpa berkampanye itu sudah menang. Saat ditanya apakah dengan tampilnya kedua calon Wali Kota Surabaya yang terlalu lama di birokrasi bisa mengurangi jumlah pemilih untuk mencoblos, Boerhan menepisnya.

Dirinya beranggapan pemilih pemula hanya mengenal sosok Risma. "Pemilih pemula ini kan belum tahu gambaran calon pemimpin Surabaya, dan yang mereka tahu hanya Bu Risma. Nah, tokoh-tokoh pemuda di Surabaya kan banyak, dan itu harus tampil," kata pria yang mengaku sebagai warga Surabaya ini.

Dirinya mengakui yang telah dilakukan Risma selama memimpin Kota Surabaya sudah terbilang bagus. Boerhan berharap Pilwali yang berlangsung 9 Desember 2015 mendatang tidak ada golongan orang penerima uang tunai (golput).

"Saya mengharapkan tidak ada golput-lah atau golongan orang penerima uang tunai. Saya meyakini, bahkan mau memilih saja masih ada serangan-serangan seperti itu," terangnya.

Boerhan mengkhawatirkan selama proses kampanye yang sudah berjalan lebih dari dua pekan ini tiba-tiba ada salah satu calon yang tercoret kKarena melakukan pelanggaran, akhirnya calon tersebut di diskualifikasi.

"Kalau seumpama ada pelanggaran dan mengarah calon itu digugurkan, siapa yang rugi?. Kalau ada bumbung kosong dan yang menang nanti bumbung kosong bagaimana? Seharusnya Bu Risma memang harus keluar," tandasnya.

Dalam dialog yang mengusung tema "Pilwali Berintegritas, Pemilih Antusias" menghadirkan narasumber Komisioner KPU Kota Surabaya Nur Syamsi serta Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Hariyadi. (Ant)