Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Komisi I Sebut Heli Milik Indonesia Sudah Uzur

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidik mengatakan Indonesia mendesak memiliki helikopter angkut berat VVIP karena beberapa heli yang ada sudah uzur.

"Dua pesawat Super Puma yang sekarang digunakan VVIP usianya diatas 13 tahun," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Dia mengatakan dilihat dari usia dan mobilitas Heli Super Puma maka diperlukan heli pengganti atau cadangan yang lebih baik. Menurut dia, meskipun ada kebutuhan untuk melengkapi heli tersebut namun TNI AU harus melihat bagaimana kekuatan PT. Dirgantara Indonesia dalam memproduksi heli jenis tersebut.

"Dari sisi kebutuhan, saya setuju karena Heli Super Puma VVIP kita tidak terlalu mewah sehingga ada kebutuhan untuk melengkapi," ujarnya.

Dia mengatakan perdebatan mengenai heli sudah simpang siur dan keluar dari substansinya bahwa TNI AU dalam Rencana Strategis 2015-2019 ada program menyiapkan satu skuadron heli angkut berat. Mahfudz mengatakan untuk heli jenis itu, rencananya TNI AU akan menggunakan dua dari satu skuadron itu sebagai pesawat VVIP.

"TNI AU punya satu heli skuadron VVIP, Boing yang dipakai Presiden dan rencana untuk CN295 untuk jarak sedang dan heli untuk menambah heli Super Puma VVIP yang saat ini ada," katanya.

Politikus PKS itu mengatakan, polemik itu muncul ketika ada berita mengenai sumber pendanaannya dan juga asal produksi heli AW-101 yaitu produk Italia. Menurut dia, hingga saat ini PT. DI belum melakukan kerjasama produksi antara perusahaan itu dengan produsen lain.

"Sampai saat ini PT. DI belum punya kontrak kerjasama untuk heli angkut. TNI AU terbuka saja kalau PT DI mampu dengan produk bersama maka harus didahulukan namun kalau sebaliknya TNI dituntut mencari sumber-sumber lain," katanya.

Dia mengatakan, terkait polemik heli tersebut, Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya tidak perlu berkomentar. Hal itu menurut dia karena terlalu jauh apabila Presiden dan Wapres masuk dalam wilayah tersebut. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: