Menhan: Keputusan Pembelian Heli VVIP Tunggu Bappenas

WE Online, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, rencana pembelian helikopter VVIP tetap melalui mekanisme kajian di Bappenas sebelum diputuskan pengadaannya di Kemenhan melalui mekanisme Tim Evaluasi Pengadaan (TEP).

"Rencana pengadaan helikopter VVIP sesuai renstra AU, bukan heli khusus presiden. Makanya kita dukung untuk diusulkan bersamaan dengan program kegiatan dari matra lainnya ke Bappenas," katanya, di Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Namun, lanjutnya, sebagai pembantu Presiden saya akan taat dan loyal atas arahan dan harapan pimpinan yaitu Presiden sekaligus Panglima Tertinggi TNI termasuk menyangkut keputusan pengadaan heli VVIP ini.

Ia mengatakan, saat ini kementeriannya masih menunggu pengesahan serta kajian 'Blue Book Khusus' dari Bappenas atas usulan kegiatan yang diajukan.

"Kita berharap Bappenas segera memastikan finalisasi program dan kegiatan yang akan disetujui untuk 2016-2019. Kami sudah siap melakukan pengadaan," ujarnya.

Menhan mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden urusan perencanaan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tetap diputuskan melalui Kementerian Pertahanan.

Maka soal jenis helikopter VVIP apa yang akan dibeli tidak relevan diperdebatkan saat ini karena pada akhirnya harus melewati proses TEP (Tim Evaluasi Pengadaan) di Kemenhan yang dipimpinnya.

"Namanya juga helikopter VVIP, yang akan digunakan siapa saja dikategorikan VVIP bisa kepala negara, tamu negara atau tamu VVIP lainnya. Maka semua aspek (keselamatan, fleksibilitas, kenyamanan) kita pertimbangkan, bukan sekedar apakah buatan luar negeri atau dalam negeri. Kami punya mekanisme untuk memutuskan," tegasnya.

Mantan KSAD ini mengungkapkan, kebutuhan helikopter untuk TNI bukan hanya helikopter VVIP saja, ada kebutuhan heli serbu atau angkut berat juga alutista lainnya.

Ia menambahkan bahwa semua pihak tidak perlu khawatir, bahwa pengadaan alutista tetap terbuka luas untuk bisa berpartisipasi termasuk ruang untuk industri dalam negeri ataupun luar negeri yang bersemangat melakukan transfer teknologinya ke depan.

"Kita kan tidak hidup di ruang hampa. Kita dengarkan masukan dan pertimbangan semua pihak. Toh ini masih tahun depan.

Mudah-mudahan tidak berlarut di Bappenas pengesahannya dan segera diputuskan," katanya.

Silang pendapat proses pembelian helikopter VVIP yang akan digunakan kepala negara ataupun tamu VVIP lainnya telah menimbulkan pro dan kontra antara PT Dirgantara Indonesia (DI), Komisi 1 DPR RI dan TNI Angkatan Udara.

Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna menginginkan pembelian helikopter VVIP Agusta AW101 buatan Inggris dan Italia, tapi di lain pihak PT DI bersikukuh agar Kementerian Pertahanan membeli helikopter buatan kerja sama anak bangsa PT DI dengan Airbus. (Ant)