Bos Semen Indonesia Targetkan Amdal Pabrik Rembang Rampung Februari

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mencabut izin pembangunan dan pengoperasian Pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) yang berada di Rembang, Jawa Tengah. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No 660.1/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam hal ini, Direktur Utama Semen Indonesia, Rizkan Chandra menargetkan, pihaknya akan merampungkan izin lingkungan yang diminta oleh Gubernur Jawa Tengah, pada awal Februari 2017 ini. "Revisi amdal sedang on going. Kami ingin secepatnya lah, kira-kira awal bulan depan," ujarnya, di Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Sebelumnya, Ganjar menyatakan bahwa dirinya membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30/2016 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Dirinya memerintahkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menyempurnakan dokumen adendum amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) dan Revisi Rencana pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Hal itu didasari putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung.

Selain itu, Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Jawa Tengah diminta melakukan proses penilaian dokumen adendum amdal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

Ganjar menjelaskan masukan dari tim ahli itu menyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) disebutkan dokumen amdal sebagai salah satu persyaratan penerbitan Keputusan Gubernur tersebut cacat prosedur. Sebabnya, masih terdapat beberapa hal yang tidak diakomodir dalam dokumen tersebut, khususnya terkait dengan pembatasan dan tata cara penambangan batu gamping pada kawasan cekungan air tanah serta solusi konkret terhadap beberapa masalah kebutuhan warga.