Lebih Konservatif dari Trump, Di Belanda Ada Politisi Anti Islam

Politikus Geert Wilders memulai kampanye pemilihan umum pada Sabtu dengan menjanjikan larangan imigrasi untuk semua orang beragama Islam dan menutup semua masjid di Belanda. Dia berharap bisa memanfaatkan gelombang populisme global untuk mendapatkan kekuasaan.

Pengamanan ketat akan diberlakukan saat Wilders memulai kampanye dengan melakukan jalan santai di muka umum yang jarang dilakukan. Sejak tahun 2004, Wilders selalu jarang muncul di depan publik karena takut akan bernasib sama dengan sutradara Theo van Gogh yang dibunuh setelah merilis film anti-Islam.

"Saya ingin aspirasi ini terwakili di pemerintahan," kata Wilders pada awal pekan ini, sambil mengampanyekan untuk mendeislamisasi Belanda dengan sejumlah kebijakan yang hampir sama, dan bahkan lebih radikal, dari yang telah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Partai Wilders, Freedom Party, kini memimpin di sejumlah jajak pendapat dengan perolehan suara sekitar 17 persen. Namun, kelompok pro bisnis liberal yang diwakili oleh Perdana Menteri Mark Rutte terus menempel dengan selisih presentase satu persen. Rutte terus mengikis ketertinggalannya dari Wilders dengan menyampaikan janji yang sama, retorika anti imigrasi, selain oleh ekonomi yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun Wilders pada akhirnya memenangi pemilihan umum, dia diperkirakan akan kesulitan menggalang koalisi untuk membentuk pemerintahan, mengingat sejumlah partai besar sudah menyatakan tidak akan bergabung dengan Freedom Party. Parlemen Belanda juga diperkirakan tidak akan mendukung sejumlah rencana kebijakan Wilders seperti keluar dari Uni Eropa.

Kampanye Wilders menjelang pemungutan suara untuk anggota parlemen pada 15 Maret mendatang digelar di Spijkenisse, sebuah area sub-urban yang merupakan daerah basis Freedom Party di Rotterdam, sebuah kota pelabuhan di Belanda yang paling beragam dalam hal etnis dan mempunyai populasi Muslim yang cukup besar.

Prestasi Wilders dalam pemilihan umum tersebut akan menjadi barometer bagi kelompok kanan radikal di negara-negara Eropa lain, terutama Marine Le Pen di Prancis dan partai Alternative for Germany di Jerman. Mereka merupakan kelompok anti Uni Eropa yang berharap menangguk suara dari sentimen negatif terhadap blok beranggotakan 28 negara tersebut dalam politik nasional.