Budidaya Mutiara Berkelanjutan Dukung Kelestarian SDA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan budidaya kerang mutiara berkelanjutan mendukung kelestarian sumber daya alam sehingga masyarakat juga perlu disosialisasikan untuk dapat mendukung budidaya berkelanjutan tersebut.

"Keterlibatan masyarakat pesisir merupakan elemen penting dalam kegiatan budidaya kerang mutiara. Selain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, keberlanjutan usaha akan jadi lebih terjamin," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, Kamis (16/3/2017).

KKP, ujar dia, juga telah mendorong industri budidaya kerang mutiara untuk melakukan pemetaan zonasi guna memastikan lokasi yang aman untuk budidaya, serta senantiasa meningkatkan kualitas mutiara melalui kegiatan perekayasaan genetik untuk menghasilkan benih serta induk yang bermutu yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya seperti di Karangasem-Bali dan Lombok-NTB.

Selain itu, Slamet juga mengemukakan bahwa KKP juga telah mendorong pemberdayaan masyarakat, mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, melalui pola segmentasi usaha.

"Segmentasi usaha dilakukan sebagai upaya untuk mengurai eksklusifitas perusahaan budidaya mutiara, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir," paparnya.

Slamet menuturkan, masyarakat dapat diberdayakan untuk membudidayakan benih sampai dengan ukuran 7 -10 cm, selanjutnya hasil budidaya masyarakat dapat dijual kepada perusahaan pembesaran kerang mutiara untuk menghasilkan mutiara berkualitas.

Apalagi, potensi lahan budidaya laut di Indonesia masih membuka peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Dari total potensi lahan perikanan budidaya, sekitar 17,91 juta hektare atau 68 persen dari total potensi merupakan potensi lahan budidaya laut, sedang yang termanfaatkan baru sekitar 325 ribu hektare atau sekitar 2,7 persen.

Sebelumnya, pengelolaan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menekankan pengelolaan sektor perikanan berkelanjutan membawa banyak perubahan positif sehingga layak didukung berbagai pemangku kepentingan.

"Masyarakat terutama para 'stakeholders' (pemangku kepentingan) inti mendukung kebijakan KKP karena kebijakan itu sudah teruji secara keilmuwan dan dikonfirmasi langsung orang-orang yang mempunyai kepakaran kelas dunia. Hasil kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Suseno Sukoyono.

Menurut Suseno, hal tersebut terindikasi, antara lain, berdasarkan hasil kerja sama penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) KKP dengan University of California Santa Barbara (UCSB) yang menunjukkan bahwa perubahan positif akibat penerapan tata kelola berkelanjutan di RI.

Selain itu, ujar dia, dalam diskusi dengan sejumlah pihak baik dari dalam maupun luar negeri juga menyampaikan yang dilakukan Indonesia layak menjadi model pengelolaan perikanan di negara lain. (Ant)