REI NTB Targetkan Tahun Ini Bangun 3.500 Rumah Subsidi

Para pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Barat menargetkan pembangunan 3.500 rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami targetkan bisa membangun sampai 3.500 unit atau meningkat dibandingkan realisasi tahun 2016 sebanyak 2.500 unit," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Miftahuddin Ma'ruf di Mataram, Minggu (2/4/2017).

Miftahuddin mengatakan REI berani memasang target relatif besar karena melihat kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih relatif banyak belum memiliki rumah tinggal tetap dan layak.

Selain itu, para pengusaha pengembang perumahan yang dulunya hanya bermain di perumahan komersil udah mulai tertarik membangun rumah subsidi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Pada awal bergulirnya program rumah subsidi, hanya lima perusahaan yang berani, tapi sekarang sudah mencapai lebih dari 20 perusahaan dari total 45 anggota REI NTB," ujarnya.

Selain minat pengembang, kata Ma'ruf, industri perbankan juga sudah mulai tertarik memberikan dukungan pembiayaan untuk pembangunan rumah subsidi di NTB.

Selama ini, hanya Bank Tabungan Negara (BTN) satu-satunya bank umum nasional yang menjadi mitra pengembang dalam membangunan rumah subsidi.

"Tahun ini Bank Negara Indonesia (BNI) berencana ikut membiayai. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan pertemuan membahas masalah itu," ucapnya.

Rencana pembangunan 3.500 unit rumah subsidi itu akan menyebar di 10 kabupaten/kota.

Namun para pengembang lebih banyak memilih lokasi di luar kota karena harga lahan di kabupaten yang masih relatif terjangkau.

Meskipun demikian, para pengembang masih dihadapkan pada kendala perizinan dari pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, REI sangat mengharapkan dukungan kemudahan perizinan dari pemeritah kabupaten/kota dalam rangka penyediaan rumah murah dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kalau soal daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tidak ada masalah. Yang masih jadi kendala utama adalah perizinan," kata Ma'ruf. (Ant)