Indonesia Tegaskan Komitmen Hak Atas Kesehatan kepada Dewan HAM PBB

Komitmen Indonesia sangat tinggi terhadap hak akses dan jaminan kesehatan rakyatnya, demikian kata Menteri Luar Negeri saat menerima kunjungan kehormatan Dr. Dainius Puras, Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Kesehatan, di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta (03/04/2017).

Menlu RI menyampaikan bahwa kehadiran Dr. Dainius Puras, menunjukan komitmen Indonesia sebagai salah satu founding members Dewan HAM PBB untuk secara konstruktif bekerja sama dengan mekanisme HAM PBB. Dalam menjalankan misinya, sangat penting bagi Pelapor Khusus untuk memahami tantangan yang dihadapi pemerintah, latar belakang agama, nilai-nilai dan tradisi masyarakat Indonesia. Pelapor Khusus selama berada di Indonesia dari tanggal 22 Maret - 3 April 2017 telah melakukan kunjungan ke Jakarta, Padang, Labuan Bajo, dan Jayapura.

?Kehadiran Dr. Dainius Puras, menunjukkan keterbukaan Indonesia dalam membahas kemajuan dan tantangan Indonesia dalam memberikan akses dan jaminan kesehatan bagi semua masyarakat Indonesia?, tutur Menlu RI.

Salah satu contoh kemajuan yang disampaikan Menlu RI adalah pemberlakukan fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang implementasinya terus dipantau langsung oleh Presiden pada setiap kunjungan ke daerah-daerah. ?Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat antara lain juga terlihat dari peningkatan dana untuk kesehatan, yaitu sebesar 5% dari APBN? tegas Menlu RI.

Dr. Dainius Puras menyambut baik komitmen dan keterbukaan Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan situasi dan kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia. Hal ini memudahkan Pelapor Khusus untuk memenuhi mandatnya, untuk melihat sejauh mana capaian, tantangan, dan upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan, baik fisik maupun mental bagi masyarakatnya. ?Indonesia memiliki tujuan yang bagus dan ambisius dalam bidang kesehatan? ujar Dr. Puras. Pelayanan di Puskesmas termasuk yang mendapatkan apresiasi dari Pelapor Khusus.

Dalam dua minggu kunjungannya, Pelapor Khusus telah berdialog dengan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah seperti Menteri Kesehatan, Komisi IX DPR-RI, BPJS, Komnas HAM, Komisioner Indonesia untuk Badan HAM ASEAN, serta Organisasi Masyarakat Sipil.

Selama kunjungannya, Pelapor Khusus menaruh perhatian besar pada isu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya target Universal Healthcare Coverage 2019. Selain itu Pelapor Khusus juga menekankan fokusnya pada isu Sustainable Development Goals, kesehatan ibu dan anak, HIV/AIDS, kesehatan jiwa, serta akses pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan (seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat).

Laporan hasil kunjungan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Kesehatan ke Indonesia akan disampaikan secara resmi pada Sesi ke-38 Dewan HAM PBB, Juni 2018 di Jenewa, Swiss.?