Dipangkas Rp45 Miliar, Anggaran Kementerian Rini Jadi Rp198 Miliar

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penghematan dan efisiensi belanja barang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp45 miliar. Sehingga alokasi anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2017 menjadi Rp198,86 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VI, Teguh Juwarno dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN di ruang rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Langkah penghematan dan efisiensi dalam rangka merespon Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR untuk disinkronisasi,? kata Teguh.

Tidak hanya itu, Komisi VI juga menerima realisasi anggaran Kementerian BUMN per 5 Juli 2017 yang telah mencapai 26% dengan nilai Rp62,293 miliar dari total anggaran Rp243,865 miliar di APBN 2017.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi anggaran Kementerian BUMN memang nampak kecil lantaran belum termasuk dengan sebagian paket kontrak yang sudah disepakati namun belum terbayarkan. "Kalau ditambah kontrak-kontrak itu maka realisasi anggaran itu ditambah Rp28,07 miliar, dengan demikian menjadi total penyerapan anggaran 34% dari pagu, kira-kira hampir sama di K/L lain," kata Sri Mulyani.