Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Sosial menandatangani kesepakatan kerja sama pemberian izin usaha mikro kecil (IUMK) kepada e-warong Kelompok Usaha Bersama-Program Keluarga Harapan (KUBE-PKH).
Kesepakatan ditandatangani oleh Deputi Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Yuana Setyowati dan Dirjen Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung di hadapan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Minggu (9/10/2016) di Denpasar, Bali. Mensos juga sekaligus meluncurkan dua unit e-warong KUBE-PKH di Denpasar.
Yuana mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua kementerian pada tahun 2013 lalu tentang pembinaan dan pengembangan KUBE.
"Kesepakatan tentang KUBE selama ini sudah berjalan baik. Sekarang e-warong yang dimiliki oleh KUBE akan diberikan legalitas dalam bentuk IUMK," jelas Yuana.
IUMK diberikan secara gratis kepada unit usaha mikro dan kecil oleh camat. IUMK menjadi salah satu program prioritas ?Kemenkop sehingga usaha mikro dan kecil mendapat legalitas sehingga bisa mendapatkan pembinaan dari Kemenkop sekaligus mendapat Kartu BRI untuk mengakses kredit.
Ketua Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) Neddy Rafinaldi Halim yang memayungi e-warong di seluruh Indonesia mengatakan IUMK dibutuhkan e-warong agar memiliki legalitas izin usaha dan dapat berkembang lebih baik. Saat ini, e-warong KUBE-PKH berjumlah 54 unit di 12 provinsi dan 24 kabupaten/kota. Kemensos menargetkan 300 e-warong akan berdiri pada 2016 dan 3.000 unit pada 2017.
E-warong merupakan program penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu secara nontunai dengan sasaran enam juta KK. Dengan sistem penyaluran nontunai maka mencegah distribusi bansos yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran.
Melalui e-warong, masyarakat kurang mampu dapat berbelanja empat kebutuhan pokok bersubsidi menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS), yaitu beras, minyak goreng, terigu, dan gula. Selain itu, di e-warong juga menyediakan gas elpiji tiga kg, pupuk, dan produk subsidi lainnya.
Program e-Warung menggandeng empat bank pemerintah, yaitu BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN sebagai penyedia sistem belanja nontunai bagi penerima bansos. Sementara Bulog sebagai penyedia kebutuhan pokok yang dijual di e-Warung.
Mensos mengatakan pembentukan e-warong melalui koperasi akan meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu. Diharapkan, KMIS dapat mengembangkan unit simpan pinjam. Neddy juga menambahkan penerima bansos akan menjadi anggota koperasi. Dengan demikian, penerima bansos dapat ditingkatkan dan jumlah masyarakat kurang mampu semakin berkurang.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo