Indonesia-Australia Teken MoU Kerja Sama Pembangunan Kawasan Terpadu Banten

BUMD milik Provinsi Banten, Banten Global Development (BGD) dan Australia Indonesia Business Council (AIBC) menandatangani nota kesepahaman kerja sama pembangunan kawasan industri terpadu di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Senin (10/10/2016) itu, menjadi kerangka awal bagi AIBC mendatangkan belasan investor Australia berinvestasi di Provinsi Banten.

Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis, Senior Trade Comissioner Austrade Kym Hewett, dan Kepala BKPMPT Provinsi Banten Babar Suharso.

Babar mengatakan penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan momentum penting bagi Provinsi Banten karena menjadi tulang punggung pembangunan di daerah tersebut.

"Hari ini penandatanganan MoU khusus untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Tangerang, tepatnya di daerah Kohod dan Tanjung Burung, di muara Sungai Cisadane," katanya.

Babar menuturkan, selain pembangunan kawasan industri dan pelabuhan terpadu, juga ada proyek pembangkit listrik tenaga gas (3 X 450 MW) di areal seluas 700 hektare di ujung Sungai Cisadane.

"Semoga saja ini bisa memacu pengembangan Kabupaten Tangerang yang terintegrasi dengan perbatasan DKI Jakarta," ujarnya.

Direktur BGD Sudibyo, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan dengan total lahan hingga 1.400 hektare, ada banyak peluang investasi bagi perusahaan-perusahaan Australia.

"Jadi dari MoU ini, nanti akan diteruskan ke bidang apa saja yang mau dimasuki mereka (perusahaan Australia)," katanya.

Menurut dia, selain kawasan industri terpadu lengkap dengan pelabuhan khusus, akan dibangun juga kawasan perkotaan.

Nantinya, lanjut Sudibyo, kepemilikan proyek tersebut akan dipegang BGD selaku BUMD bersama mitra perusahaan Indonesia. Sementara AIBC akan mengkoordinasikan beberapa perusahaan swasta Australian sebagai investor.

"Nanti akan ada otoritasnya. Investor yang datang akan dapat semacam HGB (hak guna bangun) selama 40 tahun. Kami berharap (kepemilikan saham) lebih besar," katanya.? (Ant)