BPK: Pengusaha Jangan Cemaskan Kriminalisasi Proyek Pemerintah

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan kalangan pengusaha jangan terlalu mencemaskan adanya dugaan fenomena kriminalisasi yang berdampak kepada keengganan sejumlah kontraktor menggarap proyek pemerintah.

"Pengusaha tidak perlu khawatir sebab telah ada mekanisme pelaporan dan penyelesaian bagi berbagai proyek pemerintah yang bermasalah. Sudah ada Inpresnya," kata Harry Azhar Azis dalam rilis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Harry Azhar Azis menyampaikan hal tersebut saat memberikan ceraman di depan 110 peserta Diklatnas Hipmi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), 12 Oktober.

Ketua BPK yang memberikan ceramah dengan judul "Pengelolaan Keuangan Negara yang Accountable untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" itu mengatakan, BPK akan melakukan audit atas proyek tersebut.

"Bila ditemukan proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi, maka akan diberi waktu untuk menyelesaikan dan mengembalikan selisi atau sisa yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut," kata Harry Azhar Azis.

Dia mencontohkan, bila nilai proyek sebesar Rp100 miliar dan yang terlaksana di lapangan hanya Rp80 miliar, maka kontraktor diberi waktu selama 60 hari mengembalikan sebesar Rp20 miliar ke kas negara.

Hanya saja, lanjut Ketua BPK, bila belum memiliki dana, maka kontraktor dapat menyerahkan action plan kepada BPK sebelum hari ke-60. Action plan ini berisi rencana pengembalian ke kas Negara ke depan.

"Tapi kalau selama 60 hari tidak kembali akan jadi wilayah penegak hukum," ujar Harry.

Sebagaimana diwartakan, Hipmi menilai, peran pengusaha muda ke depan strategis, sehingga berbagai kebijakan pemerintah guna mengembangkan usaha rintisan pebisnis muda layak diapresiasi.

"Peran pengusaha muda ke depan dalam mendorong perekonomian nasional sangat strategis," kata Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Hipmi Priamanaya Djan.

Menurut Priamanaya, hal tersebut disebabkan antara lain menguatnya globalisasi, tumbuhnya angkatan kerja muda produktif, serta munculnya industri yang digerakan oleh usahawan muda.

Selain itu, ujar dia, penyebab lainnya juga dapat disebutkan yaitu pesatnya perkembangan teknologi berbasis internet dan industri kreatif.

Hipmi sendiri saat ini juga sedang menggelar Pendidikan dan Pelatihan Nasional Hipmi (Diklatnas) Hipmi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), 9-16 Oktober.

"Diklatnas Lemhanas kali ini mengambil tema 'Mendorong Pengusaha Muda Kompetitif di Pentas Global'," katanya.

Menurut dia, Diklatnas Lemhanas BPP Hipmi ditujukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, nasionalisme, ketahanan nasional, penguatan ideologi bernegara, dan mendorong peningkatan daya saing dalam dunia usaha. (Ant)