Penyatuan Harga BBM, Apa Pentingnya? (1)

Masyarakat Papua dan Papua Barat selama ini sudah terbiasa membeli harga bahan bakar minyak (BBM hingga Rp100 ribu per liter dibanding di Pulau Jawa atau pulau lainnya yang tidak lebih dari Rp10 ribu/liter.

Letak geografis yang jauh berada di ujung timur Indonesia dan kondisi daerah yang berbukit-bukit diklaim sebagai salah satu penyebab mengapa harga BBM di pulau itu relatif sangat mahal, mengingat biaya distribusi yang juga mahal.

Kondisi ini menyebabkan ada rasa ketidakadilan bagi masyarakat di Papua dan Papura Barat, toh, mereka seharusnya mendapat perlakuan sama dengan saudara-saudara di Indonesia bagian barat dan bagian tengah yang juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Saat melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap kebijakan BBM satu harga mampu membantu pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua dan Papua Barat.

Pemerintah berharap kebijakan BBM satu harga ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua karena biaya transportasi dan logistik akan lebih murah sehingga harga kebutuhan masyarakat turun. Hal ini memang tahapan demi tahapan.

Presiden mengatakan bahwa kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat di pulau tersebut selama ini seolah terus dibiarkan tidak mendapatkan keadilan sosial soal harga BBM.

Keinginan Presiden tersebut sangat wajar mengingat sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

"Harganya seperti yang sekarang, misalnya Rp6.450,00/liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu/liter, ada yang Rp60 ribu/liter, sampai Rp100 ribu/liter. Bayangkan," ujar Presiden.

Presiden menegaskan, "Bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, biasanya masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi.

Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal daripada harga BBM di wilayah lainnya. Presiden pun tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.

Untuk itulah pada beberapa waktu yang lalu, Presiden telah menugasi Menteri BUMN dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan makin tumbuh. Memang sarana infrastruktur transportasi yang belum memadai di daerah Papua memberikan tantangan tersendiri. Terlebih lagi, medan dan kondisi daerah setempat yang dikenal berat turut memperparah hal tersebut. Tidak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal.

Namun, pemerintah tak berdiam diri. Untuk mengatasi kelangkaan infrastruktur transportasi di wilayah Papua, Pertamina telah menyiapkan dua pesawat pengangkut BBM untuk mempermudah distribusi BBM di Papua.

Oleh sebab itu, pemerintah membeli dua "air tractor" (pesawat pengangkut BBM) yang nantinya tambah lagi tiga menjadi lima untuk di Papua dan Kalimantan Utara.

Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden tersebut memiliki kapasitas sebesar 4.000 liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT Pelita Air Service.