Ini Kebijakan BI di Tahun 2017

Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 pada hari ini, Selasa (22/11/2016). Dalam pertemuan yang mengambil tema ?Mengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliensi?, BI mengungkapkan berbagai arah kebijakan bank sentral yang ditempuh di tahun 2017.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia secara konsisten mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasarannya dan menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang sehat.

"Di tahun 2017, BI akan memperkenalkan Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging, guna memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi bank. Optimalisasi SBN sebagai instrumen moneter secara bertahap juga akan dilakukan untuk menggantikan SBI. Bank Indonesia juga akan terus menjaga stabilitas nilai tukar dan melakukan percepatan pendalaman pasar keuangan," ujar Gubernur BI Agus Martowardojo dalam acara tersebut.

Menurutnya, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada tahun 2017 tersebut akan diarahkan pada upaya memperkuat dan memperluas cakupan pengawasan (surveillance) makroprudensial terhadap rumah tangga, korporasi dan grup korporasi nonkeuangan.

"Dalam kerangka Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), Bank Indonesia akan segera menyempurnakan perangkat protokol manajemen krisis dan ketentuan yang terkait dengan fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. BI juga terus mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah," paparnya.

Lebih jauh, di bidang sistem pembayaran, BI memiliki beberapa strategi untuk memperkuat kelembagaan dan infrastruktur sistem keuangan domestik, untuk mendukung inisiasi program yang telah berjalan sebelumnya.

"Beberapa inisiatif yang akan dilaksanakan dan ditingkatkan adalah Bank Indonesia Fintech Office yang dilengkapi fungsi regulatory sandbox, National Standard of Indonesian Chip Card Specification (NSICCS), serta National Payment Gateway," terang dia.

Selain itu, BI juga terus mendorong inklusi keuangan, antara lain dengan mengimplementasikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), serta mendukung penggunaan nontunai elektronik dalam program dan layanan Pemerintah.