Pelabuhan patimban Bakal Dibangun Tiga Tahap

Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, direncanakan akan dibangun dalam tiga tahap yang tahapan konstruksi akan dimulai Januari 2018.

Dilanjutkan "soft opening" pada bulan Juli 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027 dengan kapasitas kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS dan kendaraan sebanyak 500.000 CBU, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam keterangan tertulis di Manado, Kamis (24/11/2016).

"Untuk membangun pelabuhan ini, membutuhkan total dana sekitar Rp43,22 triliun," katanya.

Adapun perinciannya, pembangunan tahap pertama Fase I sebesar Rp17,63 triliun, Tahap I fase kedua Rp14,16 triliun, Tahap II sebesar Rp7,58 trilliun, dan Tahap III sebesar Rp3,86 triliun.

Untuk proporsi pembiayaan pembangunan Pelabuhan Patimban, lanjut dia, berasal dari pinjaman 71 persen untuk pemecah gelombang (breakwater), pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, dan jalan akses, kemudian 19 persen dari APBN untuk lahan kurang lebih 360 hektare, pajak 10 persen, dan kerja sama pemerintah swasta (KPS) sebesar 10 persen untuk peralatan dan pengoperasian.

Pembangunan Pelabuhan Baru Patimban dilaksanakan atas dasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional.

Dalam perpres itu, disebutkan bahwa penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pengusahaan, dimungkinkan bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sugihardjo menuturkan bahwa tujuan pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi ke outlet pelabuhan serta menekan penggunaan BBM dan meningkatkan utilisasi truk, memperkuat ketahanan ekonomi dan menyediakan backup outlet pelabuhan, menurunkan tingkat kemacetan di Ibu Kota dengan memindahkan sebagian trafik angkutan berat ke luar wilayah, serta menjamin keselamatan pelayaran dan area eksplorasi migas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono menjelaskan dalam pemilihan lokasi Pelabuhan Patimban telah didasarkan pada hasil prastudi kalaikan (FS) dan FS tahun 2015, dan lokasi ini dinilai paling layak ditinjau dari aspek transportasi, hukum dan kelembagaan, teknis, lingkungan, keselamatan pelayaran dan migas.

"Ke depannya pelabuhan ini dapat memberikan alternatif akses laut terdekat dari kawasan sentra industri sekaligus melengkapi fungsi New Priok Port sebagai pelabuhan internasional," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam pembangunan pelabuhan memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, maupun dukungan masyarakat sekitar, agar proyek nasional tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target.

Terkait dengan konsep pelabuhan pengumpul dan pengumpan (hub and spoke), Tonny berharap mendapatkan masukan untuk peran Pelabuhan Patimban. Ia menjelaskan konsep pelabuhan pengumpul dan pengumpan menjadi bentuk integrasi pelabuhan yang lazim untuk membentuk keteraturan pola distribusi barang melalui pelabuhan.

"Sistem ini sangat penting untuk membantu menurunkan biaya logistik transportasi karena prinsip dasar dalam sistem pengangkutan, yaitu penggunaan kapal besar yang lebih ekonomis dari sistem pengangkutan yang biasa dipergunakan dalam sistem 'multiple ports of call'," katanya. (Ant).