F-PPP Ajak Semua Pihak Kembali Pada Semangat Persaudaraan

Fraksi PPP mengajak semua pihak kembali pada semangat persaudaraan bangsa dengan memperkuat silaturahmi kebangsaan, untuk menyikapi tantangan toleransi kehidupan beragama yang saat ini mengalami kegaduhan, kata Ketua Fraksi PPP di MPR Arwani Thomafi.

"Menyikapi tantangan toleransi kehidupan beragama yang saat ini mengalami kegaduhan dan bahkan ketegangan, perlu kiranya semua pihak kembali pada semangat persaudaraan bangsa dengan memperkuat silaturahmi kebangsaan," kata Arwani di Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Hal itu dikatakannya terkait refleksi akhir tahun dan menyambut tahun baru 2017.

Arwani mengatakan dialog antarumat beragama dan sikap saling menghormati harus terus ditingkatkan agar keberagaman dan kebhinekaan dapat tetap terbina dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Dia juga menjelaskan dalam rangka pelestarian dan upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka upaya pemantapan nilai-nilai Pancasila harus didukung.

"Karena itu FPP MPR-RI mendukung pembentukan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila sebagai langkah nyata pengamalan Pancasila," ujarnya.

Selain itu Arwani menjelaskan terkait dengan penyampaian kebebasan pendapat melalui media sosial perlu diupayakan agar tetap pada koridor yang positif dan jauh dari upaya provokatif dalam masyarakat. Menurut dia hal itu penting untuk menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa.

"Untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum secara proporsional dan komprehensif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka menjaga kondusivitas komunikasi sosial media," katanya.

Arwani menjelaskan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat perlu adanya dukungan dari semua komponen bangsa tanpa kecuali.

Karena itu menurut dia, semua elemen pemerintahan agar dapat menjaga sinergitas dan soliditas dalam mendukung pemerintah melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

Selain itu dia mengatakan, berkaitan dengan amendemen konstitusi, ada dorongan kuat untuk melakukan amendemen.

Namun, menurut dia, hal itu tidak mengurangi apa yang telah dihasilkan dalam amendemen sebelumnya yaitu periode awal reformasi melalui Sidang MPR-RI tahun 1999 sampai dengan tahun 2000.

"Dorongan untuk amendemen kembali dalam rangka penyempurnaan sistem ketatanegaraan kita," katanya.

Arwani menjelaskan beberapa permasalahan yang muncul di antaranya penataan lembaga negara, karena masih sering terjadi sengketa kewenangan lembaga negara berkaitan dengan kewenangan yang diatur dalam konstitusi namun masih perlu pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang.

Dia mengatakan beberapa sengketa yang muncul, misalnya, antara kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif seperti tampak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi.

"Perlu diupayakan agar ada mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa selain di ranah hukum di MK yaitu melalui mekanisme dialog antarlembaga negara yang bersengketa untuk mencari titik temu Forum yang paling sesuai adalah di MPR, sebagai lembaga negara yang terdiri atas perwakilan rakyat dan wilayah," katanya. (Ant)