Fadli Zon: Awal Tahun Pemerintah Berikan Kado Pahit ke Masyarakat

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan awal tahun 2017 ini masyarakat akan mendapatkan kado pahit dari pemerintah. Pasalnya, pemerintah telah mencabut subsidi listrik bagi 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA. Selain itu, pemerintah juga menaikan tarif pengurusan berkas kendaraan bermotor yang mencapai ratusan persen. "Itu sebagai bukti jika pemerintah lebih suka mengorbankan masyarakat demi menyelamatkan kepentingannya sendiri," kata Fadli di Jakarta, Kamis, (05/01/2017).

Fadli mengamati dalam dua tahun terakhir pemerintah terus-menerus menaikkan tarif listrik tiap memasuki awal tahun. Pada akhir tahun 2015, pemerintah memaksa para pelanggan rumah tangga golongan 900 VA untuk pindah menjadi golongan 1300 VA. "Dan ditahun ini, giliran tarif golongan 900 VA mau dinaikkan juga, tak tanggung-tanggung, hingga 123 persen, atau lebih dari dua kali lipat. Meskipun dilakukan secara bertahap hingga Mei 2017 nanti, kenaikan itu akan makin menekan daya beli masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, terkait kenaikan pengurusan surat bermotor yang naik dikisaran 100% hingga 233%, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, kenaikan tersebut sangat fantastis. "Saya khawatir pemerintah hanya melihat dari aspek pendapatan negara tanpa memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat," tambahnya.

"Kita paham jika realisasi pendapatan negara terus-menerus turun. Kalau kita lihat, realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan hanya Rp1.283,6 triliun pada 2016, atau sekitar 83,4 persen dari target APBN-P 2016. Meski persentasenya lebih besar dari realisasi penerimaan perpajakan pada 2015, yang mencapai 81,5 persen, namun jangan lupa, realisasi itu disokong oleh kebijakan extraordinary bernama tax amnesty," pungkasnya.

Dalam perhitungan Fadli, jika pemerintah tidak menyertakan hasil tax amnesty hingga periode dua, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2016 hanya ada di kisaran 73 persen dari target yang dipatok pemerintah sendiri. Ini tentu saja merupakan lampu merah bagi pemerintah.

Fadli menegaskan, seharusnya pemerintah lebih mendahulukan penyelamatan ekonomi rakyat sebelum menyelamatkan keuangan negara.? Artinya menyelamatkan daya beli masyarakat dulu, supaya perekonomian bisa tumbuh, baru kemudian berusaha memetik hasilnya. Jika masyarakat diberikan kado pahit seperti pencabutan subsidi, maka jangan berharap perekonomian bisa membaik.

"Kalau masyarakat terus-menerus diberi kado pahit, jangan berharap perekonomian kita akan membaik, dan keuangan negara bisa sehat," tutupnya. (Ant)