Dinilai Tak Lagi Opsi Terakhir, PLTN Kini Jadi Pilar Energi Nasional

Pemerintah Indonesia resmi mematangkan rencana pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2032.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya diversifikasi portofolio energi nasional sekaligus menekan ketergantungan pada energi fosil yang saat ini masih mendominasi 85 persen produksi listrik domestik.

Founder Indonesia Muda, Nasarullah Hamid, menegaskan bahwa pengembangan PLTN bukan lagi sekadar pilihan terakhir (last resort), melainkan telah bergeser menjadi pilar utama energi baru demi mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

"Penemuan cadangan ini membuat Indonesia memimpin dalam potensi produksi nuklir di Asia Tenggara. Kita tidak lagi menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir," ujar Nasarullah dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Rabu (8/7/2026).

Optimisme tersebut didukung oleh data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mencatat Indonesia memiliki cadangan bahan baku nuklir yang melimpah. Cadangan tersebut meliputi uranium sekitar 90.000 ton dan torium yang mencapai 140.000 ton.

Seluruh potensi ini tersebar di tiga wilayah utama, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Untuk meminimalisasi risiko keselamatan, Indonesia memilih strategi penggunaan teknologi Small Modular Reactor (SMR) berkapasitas di bawah 300 megawatt. Teknologi reaktor modular ini memungkinkan pembangunan dilakukan di pulau-pulau tidak berpenghuni dengan sistem pemantauan yang sepenuhnya otomatis.

Rencana besar ini telah menarik perhatian global. Sejumlah investor dari Rusia, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Korea Selatan, hingga Jepang dikabarkan berminat menanamkan modalnya.

Nasarullah menilai kehadiran Foreign Direct Investment (FDI) ini sangat krusial, tidak hanya untuk pendanaan, tetapi juga untuk transfer teknologi dan supervisi dari agensi nuklir internasional. Kendati demikian, rencana ini juga memicu catatan kritis terkait kesiapan tata kelola di dalam negeri.

Ketua KNPI, Muhammad Natsir, mengingatkan pemerintah agar memastikan konsistensi kebijakan guna menghindari krisis pasokan di masa depan, berkaca pada masalah yang saat ini membayangi sektor batu bara.

Natsir menekankan bahwa proses transisi ke energi nuklir tidak boleh mengorbankan stabilitas pasokan listrik saat ini yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat.

"Keberlanjutan itu tergantung pada inovasi dan efektivitas. Kita punya sumber daya yang melimpah, tinggal bagaimana pengelolaannya agar benar-benar menjamin kebutuhan tenaga listrik tanpa mengorbankan kepentingan publik," tegas Natsir.

Sebagai langkah konkret penyiapan industrialisasi nuklir domestik, diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan mendesak untuk pemerintah, di antaranya:

1. Pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO).
2. Penguatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebagai otoritas pengawas.
3. Penerbitan regulasi terkait pertambangan uranium dan pemetaan rencana rantai pasok nasional.

Di sisi lain, dari aspek lingkungan, kehadiran PLTN dinilai sangat strategis karena menghasilkan emisi karbon yang sangat rendah.

Melalui PT PLN (Persero), proyek ini berpotensi menjadi instrumen carbon offset bagi Indonesia untuk meraup kredit karbon di pasar internasional sekaligus memperbaiki kualitas udara nasional.