Atasi Kesenjangan, Pemerintah Diminta Akselerasi Pemerataan Pembangunan

Mantan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta pemerintah mengakselerasi pemerataan pembangunan dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi karena angka gini ratio yang mengkhawatirkan.

"Kesenjangan antara golongan kaya dan miskin di Indonesia yang berjalan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini telah tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Hal itu dikatakannya dalam dialog publik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (23/3).

Berdasarkan Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse's, Indonesia berada di peringkat keempat negara paling timpang di dunia karena 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat Indonesia harus menghadapi sedikit kebisingan dan kegaduhan ekonomi, kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang sangat lebar.

"Tingkat pemerataan pembangunan ekonomi antarprovinsi di Indonesia yang berjalan sejauh ini masih bertumpu di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil," ujarnya.

Politikus PKB itu menjelaskan bahwa Pulau Jawa bisa menyumbang 58 persen terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, tingkat kemiskinan dan penganggurannya pun relatif rendah.

Sementara itu, di luar Pulau Jawa, menurut dia, tingkat pertumbuhan ekonominya masih berada sekitar 2 s.d. 7,4 persen. Belum lagi, tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi dibanding Pulau Jawa.

"Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis, seperti menggulirkan program pembangunan dengan adil dan merata dengan memperkuat daerah-daerah terluar guna menekan disparitas ekonomi," katanya.

Selain itu, Marwan menyarankan agar pemerintah memperjelas keberpihakan terhadap masyarakat kecil untuk tumbuh dan berkembang dengan memperbanyak program-program sosial, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga ke pelosok-pelosok desa.

Ia juga menilai lembaga-lembaga ekonomi masyarakat, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu diperkuat karena berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 61,41 persen. (Ant)