Menpan: Integrasinya Sistem E-Government Mampu Pangkas Pengeluaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan integrasi sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government antara pusat dan daerah dapat memangkas pengeluaran negara.

Hal ini dikatakan Menpan usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

"Saat ini sistem e-government kita berdiri sendiri-sendiri. Pemerintah daerah punya sendiri, bahkan kementerian juga. Padahal ini bisa 'sharing'," ujar dia.

Menpan menjelaskan berdasarkan data kementeriannya, 65 persen penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ternyata dapat diintegrasikan secara nasional.

"65 persen yang bisa dipakai bersama ini contohnya sistem data kepegawaian yang memuat pangkat dan golongan. Aplikasi itu di pemda bisa disalin, jadi tidak perlu dibeli lagi," terangnya.

Dengan upaya tersebut, menurut dia, ke depannya pemerintah hanya perlu membeli satu aplikasi untuk digunakan bersama, sehingga negara dapat menghemat pengeluaran.

"Hingga 2016 saja, belanja IT untuk penerapan e-government di seluruh Indonesia sudah menghabiskan sekitar 16 triliun. Jadi kalau nanti diintegrasikan, kita mungkin bisa hilangkan biaya hingga setengahnya," ungkap Asman.

Kendati demikian, ada juga beberapa penerapan e-government yang tetap akan dijalankan terpisah antara pusat dan daerah, tutur Menpan.

"Yang 35 persen belum bisa diintegrasikan itu bersifat khusus, seperti pengaturan perpajakan serta soal data intelijen," tambahnya kemudian.