Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kepala Staf Kepresidenan Ingatkan Pentingnya Sektor Perkebunan Sawit

        Kepala Staf Kepresidenan Ingatkan Pentingnya Sektor Perkebunan Sawit Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
        Warta Ekonomi, Bogor -

        Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung industri perkebunan kelapa sawit, sebab industri tersebut terbukti telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, mendatangkan devisa dan penyerapan tenaga kerja.

        "Saya pikir pemerintah memiliki komitmen yang besar pada industri sawit. Kita tahu semua bahwa sawit terbukti memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, mendatangkan devisa, penyerapan tenaga kerja dan juga memajukan perekonomian di daerah-daerah terpencil," ujar Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Teten Masduki pada Perayaan 2 Abad Kebun Raya Bogor di Bogor, Kamis (18/5/2017).

        Di saat terjadi perlambatan perekonomian dunia, lanjutnya, sawit menjadi penyelamat perekonomian Indonesia, padahal hilirisasi sawit belum optimal, lantaran selama ini Indonesia masih mengandalkan ekspor dalam bentuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah meminta para pelaku usaha agar segera melakukan hilirisasi industri sawit. Sebab dengan demikian, nilai tambah industri sawit akan banyak dirasakan bangsa Indonesia.

        "Dari sisi pengusaha tentu saja akan mendapatkan tambahan keuntungan, sementara beban pemerintah akan berkurang karena hilirisasi ini akan menyerap banyak tenaga kerja," katanya.

        Teten menyatakan, komitmen pemerintah tersebut juga tercermin dari perjuangan Presiden Joko Widodo bersama para menterinya meyakinkan Uni Eropa bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dipersyaratkan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

        Belum lama ini Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang menuding bahwa sawit Indonesia terkait erat dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak dan penghilangan hak masyarakat adat.

        "Saya kira resolusi parlemen Eropa itu tidak tepat. Sebab Pemerintah Indonesia melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan telah mendorong agar praktik budidaya perkebunan sawit mengikuti kaidah-kaidah lingkungan dan konservasi alam," katanya.

        Oleh karena itu, menurut Kepala Staf Kepresidenan itu pemerintah akan terus berupaya meyakinkan Eropa bahwa perkebunan sawit di Indonesia telah mengacu kepada praktik perkebunan yang berkelanjutan. "Namun demikian saya juga mengimbau kepada para petani sawit maupun pelaku usaha agar mematuhi dan taat pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah," katanya. (Ant)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: