Misbakhun Puji Optimisme Pemerintahan Jokowi- JK

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memuji sikap optimisme Presiden Joko Widodo yang menyampaikan asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional 5,4 persen pada 2018.

Presiden Joko Widodo mengatakan asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional 5,4 persen dalam pidatonya saat menyampaikan RAPBN 2018 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripuna DPR RI, di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional 5,4 persen itu optimis tapi tidak berlebihan, karena faktanya ekonomi nasional menunjukkan perbaikan," kata Misbakhun melalui siaran persnya.

Menurut Misbakhun, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional itu meningkat dibandingkan dengan APBN Perubahan 2017 di mana asumsi pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,2 persen.

RAPBN tahun 2018 ini, katanya, adalah RAPBN tahun keempat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Melalui RAPBN tahun 2018 ini, ada ajakan untuk mengonsolidasikan semua komponen dan elemen bangsa supaya berpikir hanya untuk kepentingan rakyat," katanya.

Menurut Misbakhun, asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4 persen adalah upaya Presiden Joko Widodo guna membangun optimisme bersama sehingga APBN mempunyai dampak langsung pada kemakmuran.

Pertumbuhan ekonomi nasional, menurut dia, sudah mulai bergerak naik, tapi pertumbuhan ekonomi tersebut agar diprioritaskan benar-benar untuk rakyat.

"Rakyat baru baru mulai mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi saat ini. Rakyat harus menikmatinya langsung," tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu juga mengajak semua pihak agar dapat membantu upaya Pemerintah mengejar target di APBN, misalnya dengan menggenjot penerimaan negara melalui pajak, menjalankan kewajiban pajak secara baik, termasuk menjaga kekompakan di antara pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Misbakhun menambahkan, butuh kerja bersama di antara semua lemen bangsa untuk mencapai target APBN tersebut.

"Ketika Presiden sudah berbicara soal ekonomi untuk kemakmuran rakyat, maka semua kepentingan politik harus diabaikan, karena yang menjadi tujuan adalah rakyat," katanya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI ini menilai, penyusunan RUU APBN 2018 ini merupakan wujud konkret dari kerja bersama antara Pemerintah, DPR, dan DPD.

Menurut dia, pada situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, penyusunan RAPBN tahun 2018 harus tetap dilakukan secara realistis, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan. RAPBN 2018 dipatok pada angka Rp2.204,4 triliun.