Dana Desa Harus Buka Lapangan Kerja, Tegas Jokowi

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penggunaan dana desa yang diberikan kepada perangkat perdesaan harus berjalan secara optimal, salah satunya mampu membuka lapangan pekerjaan.

"Pertama untuk hal-hal yang produktif, yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan dan kita harapkan semua yang dikerjakan di desa dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa," kata Presiden saat membuka rapat terbatas yang membahas optimalisasi dana desa di Istana Bogor, Rabu (18/10/2017).

Menurut Presiden Jokowi, hal kedua yang perlu dilakukan adalah pendampingan pengerjaan proyek desa baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Kepala Negara meminta ada pengawasan kepada jenis proyek yang dikerjakan serta waktu pengerjaan dan proses pengerjaan proyek.

Pemerintah, ujar Presiden, telah menggelontorkan dana desa pada 2015 sebesar Rp20,76 triliun, pada 2016 Rp46,98 triliun dan pada 2017 sebanyak Rp60 triliun.

"Ini adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar. Dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan," kata Jokowi.

Sejumlah pejabat pemerintah yang hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selain itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Amran Saleh, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Ant)