Soal Bitcoin, Jangan Sampai Indonesia Seperti Jepang

Bank Indonesia (BI) kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa penggunaan virtual currency seperti Bitcoin sangat berisiko digunakan sebagai alat transaksi maupun investasi. Hal ini pasca adanya pembobolan sistem Bitcoin di Jepang, pada minggu lalu.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko menjelaskan dari kasus hacking tersebut setdaknya masyarakat Jepang mengalami kerugian mencapai US$530 juta.

"Jepang sudah kena hack, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Kalau sudah terjadi kan susah. Kalau sudah seperti itu masyarakat mau mengadu ke mana, kan tidak ada otoritasnya," kata Onny di Gedung BI, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Adapun pelarangan penggunaan virtual currency telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Indonesia sendiri. Bahkan kata Onny, Facebook juga sudah menyatakan dengan tegas tidak akan memfasilitasi berbagai iklan yang menayangkan Bitcoin.

Dari berbagai penolakan ini, ditegaskannya, terbukti risiko penggunaan Bitcoin ini sangat tinggi. Terlebih harganya sangat berfluktuasi sehingga rentan terjadinya bubble.

"Apa pun itu, kalau naiknya tinggi, pasti kalau jatuh akan sakit sekali. Begitu juga dengan Bitcoin yang nilainya naik tinggi," tambahnya.

Terkait pelarangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga mendukung rencana BI mengatur transaksi Bitcoin. Hal ini menyusul maraknya transaksi Bitcoin di Indonesia. "Saya dukung, kalau dilarang ya saya block, kalau tidak dilarang tidak di-block," kata dia.

Rudiantara berpendapat Bitcoin merupakan komoditas barang. Dia menuturkan, Bitcoin bukanlah alat transaksi mata uang.

"Bitcoin ini kan komoditas barang, bukan alat transaksi denominasi mata uang, bukan digital currency?Bitcoin kalau menurut saya," ujar dia.