Komisi XI DPR menyatakan peluang tiga kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia 2018-2023 setara atau tidak ada yang mendominasi, karena gagasan dan kebijakan yang diajukan pun tidak begitu menonjol.
"Tidak ada yang dominan, kita masih mengkaji gagasan-gagasannya," kata Wakil Ketua Komisi XI Muhammad Prakosa usai uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Selasa malam.
Meski demikian, Prakosa mengatakan gagasan yang diutarakan ketiga kandidat cukup komprehensif dan mencakup seluruh tantangan yang dihadapi Bank Sentral.
Hal itu tidak mengherankan karena ketiga kandidat merupakan bankir karir bank sentral yang sudah berpuluh tahun berkecimpung di bidang moneter dan ekonomi internasional, sesuai lingkup tugas posisi Deputi Gubernur diperebutkan.
"Secara teknokratis dan dari sisi profesional mereka cukup mumpuni," ujar Prakosa yang memimpin uji kelayakan bagi tiga kandidat tersebut.
Prakosa mengatakan Komisi XI akan mengadakan rapat internal pada Selasa malam ini untuk menentukan mekanisme penentuan kandidat yang terpilih.
Dia memperkirakan penentuan kandidat akan dilakukan melalui pemungutan suara pada Rabu (28/3) malam, setelah uji kelayakan calon Gubernur BI Perry Warjiyo.
"Masing-masing anggota sudah memiliki pilihannya," ujar dia.
Selama uji kelayakan dan kepatutan sejak Selasa pagi hingga malam, gagasan seluruh ketiga kandidat kerap dikritisi mayoritas anggota Komisi XI DPR.
Sebagain besar anggota komisi bidang keuangan dan perbankan mempertanyakan mengenai sistem lalu lintas devisa, stabilitas nilai tukar rupiah, arah kebijakan moneter BI, kondiis utang luar negeri dan juga kebijakan Bank Sentral mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Andreas Edy Susetyo, anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kebijakan masing-masing kandidat untuk membenahi sistem lalu lintas devisa di Indonesia yang menurutnya terlalu terbuka.
Ketika menguji Doddy Zulverdi, kandidat yang masih menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Andreas mempertanyakan rencana Doddy yang kurang spesifik untuk membenahi sistem lalu lintas devisa. Andreas mempertanyakan pandangan Doddy terkait sistem devisa yang saat ini dinilai terlalu bebas dan membuat banyak devisa hasil ekspor disimpan di laur negeri.
Andreas membandingkan sistem devisa di Indonesia dengan Thailand.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: