Kemenhub Butuh Lahan Puluhan Hektare untuk Pembangunan Depo LRT

Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) LRT DI DiTjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Jumardi mengatakan pihaknya membutuhkan lahan seluas 11 hektare untuk membangun depo Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan sebagai tempat garasi kereta.

"Enam hektare di antaranya milik PT Adhi Karya, namun dikuasai oleh 300 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan lima hektare lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Jumardi di Cikarang, Selasa.

Jumardi mengatakan bila ditotal ada 14 hektare lahan yang dikuasai masyarakat. Seluruh lahan itu tersebar di empat daerah, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok dan DKI Jakarta.

"Sebanyak 11 hektare ada di Kabupaten Bekasi, sedangkan tiga hektare berada di Kota Bekasi, Kota Depok dan DKI Jakarta. Dalam pembebasan lahan seluas 14 hektare ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 1,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN)," katanya.

Jumardi menambahkan, rencana pembangunan depo LRT di Kabupaten Bekasi untuk melengkapi fasilitas stasiun LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

"Stasiun terakhir LRT Jabodebek berada di Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kita namakan stasiun LRT Jatimulya, makanya perlu ada depo nya," katanya.

Pembangunan depo LRT di Kabupaten Bekasi dipastikan tidak menutup akses warga setempat, karena pihaknya akan membangun jalab alternatif agar lalu lintas warga tidak terganggu.