Pantau Jumlah Warga, Pemkot Bandung Gelar Operasi Yustisi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung akan menggelar operasi yustisi kependudukan pada Jumat (22/6), guna mendata warga yang keluar maupun masuk ke Kota Kembang tersebut.

Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Popong W. Nuraeni, mengatakan untuk tahun 2018 peningkatan penduduk yang datang ke Kota Bandung dari berbagai wilayah tercatat peningkatannya kecil.

"Kita belum mengolah data tahun ini. Tetapi tahun lalu, peningkatannya hanya 0,006 persen. Jadi tidak signifikan sebetulnya," ujar Popong di Bandung, Kamis. Menurutnya, operasi akan dilakukan di lokasi dua titik yaitu terminal Cicaheum dan Stasiun Kiaracondong.

Ia menjelaskan, ada tiga syarat bagi masyarakat jika ingin datang ke Kota Bandung. Pertama, memiliki tujuan yang jelas seperti bekerja atau sekolah. Kedua, memiliki tempat tinggal di Kota Bandung. Terakhir, selain memiliki skill, juga harus memiliki materi yang cukup untuk hidup di Bandung. "Tiga syarat itu harus ada. Insya Allah siapapun yang datang ke Bandung akan lancar," kata dia. Ia menyarankan, jika ingin pindah ke Kota Bandung, warga harus mengikuti aturan yang ada. Disdukcapil telah menyediakan aplikasi e-punten untuk pendaftaran penduduk tidak permanen. "Aplikasi ini mempermudah warga luar yang ingin datang ke Kota Bandung, baik untuk yang melanjutkan pendidikan maupun bekerja," katanya. Popong juga menyarankan agar pendatang harus wajib lapor kepada aparatur kewilayahan setempat seperti Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW).

Sementara itu, Penjabat Sementara Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin mengatakan, operasi yustisi akan melibatkan anggota Satpol PP, Disdukcapil, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ia juga telah meminta aparat kewilayah mendata para pendatang.

"Saya sudah bicara dengan aparat kewilayah, Disdukcapil dan Satpol PP, untuk laksanakan operasi tersebut," kata dia.