Demokrat Klaim Utang SBY Lebih Rendah, Benarkah?

Jatuh temponya cicilan utang Indonesia sebasar Rp400 triliun, mengundang sejumlah tanggapan. Bahkan Partai Demokrat mengklaim utang pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 10 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan dibandingkan 4 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menjelaskan jumlah utang Indonesia di pemerintahan Jokowi bertambah menjadi Rp3.950 triliun (per Januari 2018) dan Rp5.425 triliun (per Mei 2018). Di saat yang sama, PDB Indonesia mencapai Rp13.500 trilun. Sementara rasio utang terhadap PDB pun menjadi 29,1 persen (per Januari 2018). Padahal, kata Rachland penambahan utang di era SBY hanya Rp1.300 triliun.?

"SBY selama 10 tahun nambah utang Rp1.300 Triliun. Jokowi dalam 4 tahun nambah Rp2.800 Triliun," cuitnya di akun Twitter-nya, Rabu (21/8/2018).

Bila dibandingkan pada era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, rasio utang pemerintah mencapai 56,5 persen terhadap PDB. Jumlah utangnya mencapai Rp1.298 triliun dengan PDB Rp2.300 triliun. Sedangkan anggaran yang dibuat masa SBY, tidak hanya untuk jalan tol, pelabuhan, bandara, dan penambahan listrik, juga untuk membangun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan puskesmas di daerah pelosok.

"Separatisme Aceh dan konflik agama di Maluku juga ditutup oleh perdamaian," tambahnya.

Tidak hanya itu, Rachland juga menilai SBY berhasil menjaga iklim kebebasan berpendapat untuk masyarakat tanpa terkecuali bagi pers. Sehingga menjauhkan diri dari intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan polisi.

"Tak ada persekusi, kriminalisasi, dan geruduk. Hukum dihormati tanpa pandang bulu," tegasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada Januari 2018 mencapai Rp3.958 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 29,1 persen. Sementara, data utang per Mei 2018 dari Kemenkeu mencapai Rp4.169 triliun, dengan rasio utang sebesar 29,58 persen. PDB Indonesia sendiri pada periode ini sebesar Rp14.092 triliun.