Industri kreatif perlu terus digerakkan agar para pelaku usaha yang menggeluti bidang tersebut semakin berkembang dan tidak tergantung kepada pekerjaan dari pemerintah.
"Kalau saja industri-industri kreatif ini digerakkan, khususnya kepada usahawan muda, maka tidak ada lagi yang tertarik pada pekerjaan yang dibiayai APBN atau APBD," kata Ketua Dewan Pengurus Kota (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jakarta Selatan Edi Sabara dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
Edi mengungkapkan hampir setiap hari, masyarakat disuguhi berita-berita korupsi, dimana pengusaha menjadi bagian dari kasus tersebut. Hal ini terjadi karena para pengusaha kita cenderung lebih mengincar pekerjaan yang dibiayai APBN atau APBD. "Kader-kader PKPI yang latar belakangnya usahawan, akan diajak untuk menghindari pekerjaan dari pemerintah. Kemudian kita dorong untuk lebih mengedepankan usaha-usaha atau industri kreatif," katanya.
Di sinilah, PKPI ingin mengambil peran. Daripada meramaikan area yang rentan korupsi, jauh lebih baik bergelut di area aman, tapi tetap memberikan azas manfaat yang besar bagi dunia usaha.
Di Malaysia, ada kawasan pasar modern namanya Surya, yang mirip dengan Transmart Carrefour. Di sana, seluruh produk Indonesia boleh masuk, tapi hanya untuk jenis industri pekerjaan tangan. Sedangkan produk lain hanya boleh untuk UMKM dari negara setempat.
Di sana, memang pemerintahnya mendahulukan usahawan lokalnya, sehingga produk luar negeri yang sejenis, tidak bakal bisa masuk. Sedangkan produk kerajinan terbuka lebar, karena memang di Malaysia sangat kecil jumlah produknya.
Di luar negeri, dukungan pemerintahnya terhadap UMKM-nya memang penuh, sehingga mampu berkembang secara optimal.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: