Beredar Hasil Fiktif Pemilu, Pemerintah Kongo Putus Internet dan Layanan SMS

Pemerintah Republik Demokratik Kongo memutus koneksi internet dan layanan SMS di seluruh wilayah selama 2 hari berturut-turut hingga Selasa (1/1/2019). Tindakan itu berkaitan dengan masyarakat yang menunggu hasil pemilihan presiden yang berujung kekacauan pada akhir pekan lalu. Lebih lanjut, banyak warga Kongo tidak dapat memilih karena wabah Ebola, konflik, dan masalah logistik yang tengah melanda negara itu.

Baik oposisi maupun koalisi mengklaim merekalah pemenang dari pemilu yang dilaksanakan Minggu (30/12/2018). Hal itu membuat Penasihat Senior Presiden Joseph Kabila menyarankan untuk memutus layanan internet dan SMS untuk menjaga ketertiban umum setelah ?hasil fiktif? pemilu beredar di media sosial.

?Itu bisa membawa kekacauan terhadap kondisi negara kita,? ujar Kikaya, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (3/1/2019).

Pemutusan jaringan internet dan layanan SMS itu akan berlanjut hingga 6 Januari mendatang, ketika hasil pemilu yang sebenarnya dipublikasikan oleh pihak terkait. Tak hanya itu, akreditasi koresponden utama dan sinyal Radio France Internationale (RFI) juga dicabut oleh pemerintah Kongo.

?Pemerintah mencabut akreditasi korespon utama RFI di Kongo pada Senin (31/12/2018) malam karena menayangkan hasil tidak resmi dari oposisi,? tulis Reuters pada laporannya.

Berbagai langkah itu diambil karena ketengangan yang terjadi di Kongo karena masyarakat tidak pernah menyaksikan pemindahan kekuasaan secara demokratis selama 18 tahun terakhir. Hal itu membuat hasil pemilu kali ini berpotensi memicu perselisihan, bahkan kekerasan?seperti yang terjadi pada pemilihan di tahun 2006 dan 2011. Gangguan keamanan yang lebih luas di provinsi Timur yang bergejolak pun dikhawatirkan akan muncul.

Sementara itu, pihak oposisi mengatakan, pemilihan itu dirusak oleh penipuan. Mereka juga menuduh Kabila berencana untuk memerintah dari luar negeri melalui kandidat pilihannya, yakni mantan Menteri Dalam Negeri, Emmanuel Ramazani Shadary.

Berdasarkan laporan internal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat tuduhan penyimpangan di seluruh wilayah Kongo. DI beberapa bagian provinsi Kivu Utara, Kongo Timur misalnya, para pejuang milisi dilaporkan memaksa masyarakat lokal untuk memilih calon dari koalisi yang berkuasa.

Di tempat lain, PBB menerima laporan, pasukan keamanan mengintimidasi pemilih untuk memberi suara kepada koalisi yang berkuasa juga. Padahal, pemerintah dan Komisi Pemilihan Nasional bernama CENI mengatakan, pemilihan itu harus bersifat adil.