Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menilai program kartu prakerja milik Capres Joko Widodo (Jokowi) merupakan ancaman nyata bagi APBN.
Menurutnya, janji manis Jokowi saat kampanye 2014 lalu banyak yang belum terpenuhi. Seperti stop impor pangan, bangun infrastruktur pedesaan, hingga bangun perumahan murah untuk rakyat.
"Kan masih banyak janji kampanye di 2014 yang belum dilaksanakan. Janji manis yang dulu ditebar belum terpenuhi, sekarang justru sudah keluarkan janji baru," katanya kepada wartawan, Rbau (6/3/2019).
Lanjutnya, ia mengatakan sistem gaji yang diberikan kepada lulusan SMK yang menganggur akan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Katanya, berdasarkan data BPS, saat ini tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ada 7 juta jiwa, dan jika Jokowi akan memberikan gaji Rp1 juta untuk tiap orang, maka butuh anggaran sekitar Rp7 triliun.
"Jika Jokowi memaksakan program Kartu Prakerja maka janjinya itu akan membahayakan APBN. Dari mana Jokowi akan membiayai janjinya itu? Wapres JK sudah menyatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan di negara maju dengan penduduk sedikit," jelasnya.
Baca Juga: Kartu Prakerja, Harapan Palsu Capres Petahana
Tambahnya, ia pun meminta Jokowi untuk segera bertobat dan berhenti menebat janji palsu. "Janji-janji Jokowi ini hanyalah pembodohan menjelang Pilpres. Sampai sekarang BPJS yang merupakan program kartu sehat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saja masih menunggak utang. Gaji pegawai pos juga sampai tertunda, jadi bagaimana mungkin membuat janji baru," katanya.
Sambungnya, "Berhentilah Pak Jokowi membuat janji manis demi mendapatkan suara di Pilpres. Publik sekarang sudah cerdas, tak mudah percaya lagi janji palsu," tukasnya.
Baca Juga: Mbak Ani Masih Pikir-Pikir Kartu Pengangguran Jokowi, Katanya...
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil