Jokowi dan Mahathir Surati Uni Eropa, Ini Sebabnya

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menyampaikan keberatan terkait diskriminasi produk minyak kelapa sawit dan turunannya kepada Uni Eropa (UE) melalui surat yang ditandatangani bersama oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan surat tersebut telah ditandatangani pada Minggu 7 April 2019 kemarin, tentang keberatan mengenai rencana Uni Eropa mem-banned sawit dunia.

Baca Juga: Jokowi Minta Prabowo Tunjukkan Bukti Kebocoran Anggaran, Berani?

"Kemarin Presiden sudah menandatangani surat bersama antara Presiden Jokowi dan PM Mahathir tentang keberatan kita mengenai rencana Uni Eropa mem-banned sawit dunia. Mereka tulis bersama, tanda tangan bersama dan dikirim ke UE," ujarnya di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Dalam surat tersebut, berisi keberatan Indonesia dan Malaysia sebagai negara utama pemasok sawit dunia atas diskriminasi oleh Uni Eropa. Namun, Luhut enggan menjelaskan secara rinci poin keberatan dalam surat tersebut.

"Biar dibaca sana (UE) dulu. Surat itu cukup tegas," imbuhnya.

Baca Juga: Jokowi Tidak Pernah Terlibat PKI, Ryamizard: Dan Tak Akan Melarang Azan, Atau Legalkan LGBT

Keberatan yang disampaikan Pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan sikap yang ditegaskan demi kepentingan petani sawit yang menggantungkan hidup mereka pada industri tersebut.

"Itu menyangkut sekitar 20 juta petani langsung dan tidak langsung, jadi pemerintah bersikap," tegasnya.

Menurut Luhut, industri sawit juga merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menekan impor minyak yang membuat neraca transaksi berjalan terganggu. Minyak kelapa sawit dapat dikonversi menjadi energi berupa bensin, diesel, hingga avtur dengan teknologi yang ada.

"Maka itu (sawit) kita perjuangkan karena tak hanya petani, tapi berdampaknya juga kepada rakyat Indonesia karena menyangkut energi yang bisa kita dapat," katanya.

Baca Juga: Iriana Jokowi Ajak Perempuan Kembangkan Kuliner Nusantara

Terkait isu lingkungan yang merusak citra sawit, ia meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk bisa lebih memahami kondisi yang ada. Pasalnya, masalah lingkungan juga menjadi prioritas pemerintah. Ia mengambil contoh soal perbaikan lingkungan di sekitar Sungai Citarum yang kini semakin baik demi kebaikan generasi mendatang.

Karena itu, kata Luhut, pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang akan merusak generasi yang akan datang, terlebih mengenai lingkungan.

"Itu LSM kita mbok ya nasionalismenya itu dibangkitkan. Itu 20 juta rakyat Indonesia, petani, smallholders itu yang langsung dan tidak langsung terlibat (dalam industri sawit). Nanti lama-lama kita audit juga nih mereka," terangnya.