BEM UI Minta Prabowo Banyak Kerja, Bukan Pidato: Singgung Istilah 'Londo Ireng'

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melontarkan kritik terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa meminta Prabowo lebih banyak bekerja dan mendengarkan aspirasi masyarakat daripada menghabiskan banyak waktu untuk berpidato.

Kritik tersebut disampaikan Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI Muhammad Hafizh Hernanda saat mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Menurut Hafizh, seorang pemimpin seharusnya lebih fokus menunjukkan kerja nyata serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.

"Kerja yang benar. Jangan sampai teman-teman pers dipanggil Londo Ireng, teman-teman mahasiswa dipanggil mahasewa. Kami nggak butuh Soekarno yang pidato bla, bla. Kami butuh pemimpin yang mendengarkan kami," tegas Hafizh.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik BEM UI terhadap kepemimpinan Prabowo yang tidak hanya menyasar gaya komunikasi, tetapi juga sejumlah kebijakan pemerintah. Mahasiswa menilai terdapat persoalan yang lebih besar terkait arah pengelolaan kekuasaan dan anggaran pemerintah.

Salah satu yang disorot adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Hafizh menilai pemangkasan TKD menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah pusat mengambil porsi kewenangan dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan pemerintah daerah.

"Ini menyedihkan. Ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, padahal pemda sama-sama berguna dengan pemerintah pusat. Bayangkan, ini yang terjadi di Pati, ketika TKD mereka dipotong dan akhirnya mereka menaikkan pajak," ujar Hafizh.

Menurut BEM UI, kondisi tersebut dapat membuat pemerintah daerah menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika transfer dari pemerintah pusat berkurang, daerah dinilai harus mencari alternatif sumber pendapatan untuk mempertahankan pelayanan publik.

Hafizh kemudian mengaitkan persoalan anggaran tersebut dengan sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo. Ia menyebut beberapa program membutuhkan anggaran besar sehingga perlu diperhatikan dampaknya terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Program yang disebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Patriot Bond, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Universitas Republik Indonesia (URI).

"Kita bisa lihat dari berbagai macam kebijakan-kebijakannya. MBG, Patriot Bond, KDMP, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda dan URI," ungkapnya.

BEM UI menilai konsentrasi kebijakan dan anggaran di tingkat pusat berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah pusat dan daerah. Mereka mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan kebutuhan pemerintah daerah yang juga memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

Baca Juga: BEM UI Demonstrasi Tuntut Negara Jangan Sewenang-wenang Pakai APBN Tapi Rakyat Terus Ditarik Pajak

Kritik mengenai arah kekuasaan tersebut bahkan membuat BEM UI mengingatkan pada pola pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan mahasiswa terhadap kecenderungan kebijakan pemerintah, bukan pernyataan bahwa pemerintahan Prabowo telah secara resmi menerapkan sistem pemerintahan Orde Baru.

Bagi BEM UI, persoalan utama bukan sekadar besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program pemerintah. Mereka juga menyoroti bagaimana keputusan tersebut dibuat dan sejauh mana pemerintah daerah serta masyarakat dilibatkan dalam prosesnya.

Karena itu, Hafizh meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan komunikasi satu arah melalui pidato. Menurutnya, kritik masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan.

Kritik BEM UI tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan pemerintahan Prabowo.

Meski membawa sejumlah kritik tajam, aksi tersebut berakhir dalam kondisi damai. BEM UI menegaskan aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.