Airlangga Kantongi 80 Persen Hak Pilih Munas

Airlangga Hartarto mengklaim sudah mengantongi dukungan yang kuat untuk kembali terpilih sebagai ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar). Sosok Menteri Perindustrian itu disebut sudah didukung oleh 80% pemegang hak pilih dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan digelar Desember mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, jumlah pemilik suara pada munas tersebut sebanyak 557. Mereka terdiri dari pengurus DPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta organisasi masyarakat (ormas) sayap pendiri partai berlambang pohon beringin itu.

Menurutnya dari jumlah tersebut, hingga saat ini 468 di antaranya sudah menyatakan untuk mendukung Airlangga. Dukungan ini diyakini memiliki kekuatan hukum karena merupakan hasil musyawarah di masing-masing tingkatan.

"Dukungan ini didasarkan hasil rapat pleno di masing-masing DPD, ada tandatangan basah dan stempel. Jadi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat," katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (9/7/2019).

Baca Juga: Gaduh Soal Caketum Golkar, Istana Beri Ketegasan!

Dedi menilai sosok Airlangga diterima oleh seluruh lapisan partainya. Ini membuktikan kandidat petahana itu telah bekerja dengan baik karena mampu membangun komunikasi hingga tingkat bawah.

"Kepemimpinan Airlangga mendapat apresiasi dari segenap partai. Jadi bukan hanya milik elit di Jakarta," ujarnya.

Dia juga meyakini dukungan ini tidak akan berubah hingga saat pemilihan ketua umum di munas tersebut. "Dukungan ini mengikat secara moral organisasi, jadi saya yakin akan dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Baca Juga: Agustus Ini, Golkar Harus Sudah Munas, Kalau Tidak....

Berkenaan adanya kandidat lain yang juga mengaku sudah mendapat dukungan kuat dari pengurus DPD, Dedi mempertanyakan kebenarannya. Sebab, menurut dia selama ini dukungan itu hanya klaim dan tidak ada bukti yang otentik.

"Yang klaim dapat dukungan 400, jelaskan dari DPD mana saja. Klaim dukungan ini dari pemilik suara atau bukan. Masuk struktur atau bukan?" ujarnya.

Untuk itu, ia meminta berbagai pihak yang sudah tidak menjadi bagian Partai Golkar agar tidak mencampuri proses munas. Menurutnya, berbagai dinamika jelang agenda itu biarlah diselesaikan sendiri oleh internalnya.

"Kalau bukan dari aspek yang bisa mendukung, jangan mencampuri! Biarkan diselesaikan oleh yang punya otoritas," pungkasnya.