Tak Ada Logika Jatah-jatahan dalam Komposisi Pimpinan KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan pimpinan KPK harus berasal unsur perwakilan institusi penegak hukum tertentu, seperti Polri dan Kejaksaan.

Baca Juga: Polri Terima Tantangan Jokowi: Ungkap Tersangka Kasus Novel dalam 3 Bulan

"Unsur yang diwajibkan sebagai pimpinan KPK adalah unsur pemerintah dan masyarakat, jadi tidak ada ketentuan yang mewajibkan unsur perwakilan institusi tertentu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Ia menerangkan dalam penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu "pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara".

Febri membantah seolah ada pemahaman bahwa pimpinan KPK itu ada jatah pimpinan bagi institusi lain.

"Jangan sampai ada kesan "penjatahan" dalam kursi pimpinan KPK, ucap Febri.