Partai Perindo menyarankan agar Pemerintah menggunakan metode pendekatan kultural dalam menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat.
"Langkah yang tepat menangani konflik di Papua adalah menggunakan pendekatan kultural," kata Ketua DPP Partai Perindo, Marsma TNI (Purn) Dwi Badarmanto, Sabtu (31/8/2019).
Meski pemerintah tak boleh represif, bukan berarti juga mengabaikan penegakan hukum dan ketegasan menjaga kedaulatan.
"Namun jika ada yang langgar (siapapun) harus ditindak tegas, dan di sinilah kita bedakan masalah keamanan dan kita juga berbicara masalah pertahanan," ujarnya.
Baca Juga: Wakil Papua di Istana Sentil Dana Otsus Triliunan Rupiah
Dwi mencontohkan aksi unjuk rasa masyarakat Papua yang dicederai oleh pengibaran bendera Bintang Kejora yang identik dengan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di depan Istana Merdeka dan di beberapa tempat lain. Hal itu dianggapnya sebagai pelanggaran.
"Penegakan hukum harus jalan. Ini enggak main-main, ini masalah kedaulatan, termasuk bendera (bintang kejora) berkibar itu enggak boleh, apapun aparat harus berani, karena Kapolri sudah menegaskan akan menindak tegas pengibar bendera itu, negara enggak boleh takut, enggak boleh kalah dengan yang seperti itu," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Kumairoh
Tag Terkait: