Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Rouhani Dukung Pemindahan Kantor Pusat PBB ke...

        Rouhani Dukung Pemindahan Kantor Pusat PBB ke... Kredit Foto: Theguardian.com
        Warta Ekonomi, New York -

        Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan akan mendukung inisiatif untuk merelokasi markas PBB dari New York ke negara "yang lebih sabar". Pernyataan ini dikeluarkan usai Washington mengumumkan sanksi baru bagi yang melarang pejabat Iran dan keluarganya masuk Amerika Serikat (AS).

        Di sela-sela sidang Majelis Umum PBB Selasa kemarin, Rouhani mengatakan pendekatan AS terhadap diplomasi "tidak menguntungkan siapa pun".

        "Jika kami ditanya tentang memindahkan PBB ke tempat lain, kami mendukungnya," kata Rouhani kepada wartawan seperti dikutip dari?Middle East Eye, Jumat (27/9/2019).

        Baca Juga: Swiss Sangat Siap Jadi Tuan Rumah Dialog AS-Iran

        Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan sebuah pengumuman yang isinya membatasi pejabat senior pemerintah dan anggota keluarganya masuk ke AS.

        "Para elit tidak akan lagi memetik manfaat dari masyarakat bebas sementara rakyat Iran menderita di bawah korupsi dan salah kelola rezim," kata Pompeo.

        Menanggapi pengumuman itu, Rouhani mengatakan hal itu menunjukkan Washington telah lama melakukan diskriminasi terhadap warga Iran yang berharap untuk mengunjungi AS.

        Iran adalah salah satu negara yang masuk dalam larangan Muslim Trump. Semua warga negara Iran harus mendapatkan pengabaian khusus untuk diberikan visa ke AS.

        Pemerintahan Trump dan pemerintah Iran telah bertukar ancaman sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir multinasional 2015 dengan Teheran tahun lalu. Sejak itu, AS terus menerus menjatuhkan sanksi terhadap industri dan individu Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. Sanksi itu membekukan aset Zarif di AS dan melarang orang Amerika melakukan bisnis dengannya.

        Minggu ini, para diplomat dan pemimpin dari seluruh dunia menuju ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB, namun para pejabat Iran tidak diberikan visa untuk menghadiri KTT sampai beberapa hari sebelum kehadiran mereka sesuai jadwal.

        Baca Juga: Soal Pertukaran Tahanan AS-Iran, Pompeo Pilih Bungkam

        Penundaan itu mendorong Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menuduh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berusaha menghindari kewajiban AS untuk mengeluarkan visa bagi delegasi PBB.

        AS biasanya memberi diplomat visa C-2, yang memungkinkan mereka untuk tetap di AS hingga satu bulan dan bergerak dalam radius 40 km. Sebagai tuan rumah PBB, AS hampir selalu mengeluarkan visa untuk pejabat asing yang ingin memasuki negara itu yang terkait dengan urusan PBB.

        Namun, pada bulan Juni, beberapa minggu sebelum AS mengeluarkan sanksi terhadap Zarif, Departemen Luar Negeri membatasi pergerakannya hanya pada area enam blok antara markas besar PBB, misi Iran ke PBB, dan kediaman duta besar Iran untuk PBB.

        Pada saat itu, PBB menyatakan keprihatinannya kepada AS tentang pembatasan perjalanan Zarif.

        Ketika ketegangan terus meningkat, para pejabat Iran mengatakan mereka bersedia untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump jika sanksi AS dicabut -suatu kondisi yang Washington tolak, meskipun ada tekanan dari sekutu Eropanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: