Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Prabowo Request Minta Pos Menteri Apa ke Jokowi?

        Prabowo Request Minta Pos Menteri Apa ke Jokowi? Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Partai Gerindra menyebut bahwa ketua umum mereka, Prabowo Subianto, menyerahkan penuh segala keputusan terkait nama-nama calon menteri kepada Presiden Jokowi. Prabowo bahkan sempat mengingatkan Jokowi agar tidak ragu mengambil keputusan.
        Hal itu terkait nasib Gerindra yang belakangan disebut masuk dalam koalisi pemerintahan dan sekaligus mendapatkan jatah kursi menteri karena mendukung pemerintahan Jokowi.

        "Semuanya hak prerogratif Presiden untuk mengambil keputusan. Pak Prabowo mengingatkan Pak Jokowi jangan ragu- ragu ambil keputusan," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019.

        Baca Juga: Prabowo Merapat ke Jokowi, Lihat Reaksi Luhut, Top!!

        Pernyataan Muzani itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, terkait pembagian hak partai politik pendukung Jokowi saat pilpres lalu. Jazilul mengibaratkan, partai-partai koalisi pendukung Jokowi yang berhak mendapatkan lebih ketimbang anggota baru seperti Gerindra.

        Menurut Muzani, perumpaan itu sah-sah saja dikatakan. Namun ia mengingatkan juga, segala keputusan terkait pos para pembantu Jokowi merupakan hak prerogatif Presiden.

        "Selama ini kita sudah bergabung. Apa kata Pak Jokowi yang baik, kita gabung. Kalau kata Pak Jokowi yang menurut kita tidak bagus ya kita sampaikan," ujar Muzani.
        Sebelumnya Jazilul menyampaikan, meski keputusan kabinet ada di tangan Jokowi, namun selaiknya partai - partai koalisi pendukung lebih dulu mendapatkan porsi yang layak.

        Ia menjelaskan istilah makmum masbuk yang maknanya makmum tersebut mengulang sesuatu karena terlambat. Karena itu ditanya lebih dulu soal komitmennya.
        "Kalau urusan menteri itu prerogatif presiden. Mau pakai makmum masbuk, mau tidak, itu urusan presiden. Tapi bagi PKB tentu presiden mempertimbangkan mana yang datang di awal, mana yang datang belakangan. Kan ini perlu digarisbawahi ya, selama koalisi ini ada yang masuk dan keluar," kata Jazilul, hari ini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: