Polda Sulsel Tak Proaktif Selesaikan Kekerasan Terhadap Wartawan

kuasa hukum kekerasan jurnalis yang tergabung dalam LBH Pers Makassar resmi melayangkan surat klarifikasi dan keberatan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran etik dan disiplin oleh pihak Bidpropam Polda Sulsel.

Baca Juga: Usut Kekerasan Jurnalis, Tiga Wartawan Diperiksa

"Selain itu, surat juga ditembuskan kepada Kepala Kepolisian RI, Divisi Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komnas HAM, Dewan Pers, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," ujar Tim Penasihat Hukum Fajriani Langgeng di Makassar.

Beberapa poin yang tertuang dalam surat tersebut, yakni meminta penjelasan atas tidak dimasukannya oknum anggota polisi berinisial GR sebagai terperiksa pemukulan jurnalis, padahal berdasarkan keterangan korban dan bukti foto dan video jelas menunjukkan perbuatan oknum polisi berinisial GR tersebut.

?LBH Pers Makassar juga meminta kepada Bidpropam Polda Sulsel untuk tetap melanjutkan proses etik dan disiplin tanpa menunggu proses pidananya.

"Oleh karenanya tdak ada alasan hukum untuk menunda proses yang dimaksud. LBH Pers Makassar meminta kepada pihak Polda Sulsel agar proses penegakan hukum secara transparan dan akuntabel," ujar Fajriani.

Tiga jurnalis, yakni Darwin Fatir dari LKBN ANTARA, Isak Pasabuan dari Makassar today.com, dan M Saiful dari inikata.com mengalami kekerasan fisik dari oknum polisi pada saat meliput unjuk rasa mahasiswa menolak sejumlah RUU yang dinilai merugikan masyarakat di DPRD Sulsel pada 24 September 2019.