Krisis di Teheran, Dewan Pemerintahan Ambil Alih Setelah Ayatollah Ali Khamenei Wafat

Iran resmi memasuki fase transisi politik setelah kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei diumumkan oleh televisi pemerintah. Di tengah eskalasi militer dengan Amerika Serikat dan Israel, struktur pemerintahan sementara langsung diaktifkan.

Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan dewan pemerintahan yang dibentuk untuk menjalankan tugas negara telah mulai bekerja. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato resmi yang disiarkan melalui televisi nasional.

“Badan pemerintahan sementara telah mulai bekerja dan dengan tekad penuh akan terus mengikuti jalan imam tercinta kami [Ayatollah Ali Khamenei],” ujarnya.

Ia menegaskan kesinambungan kebijakan negara akan tetap dijaga selama masa transisi berlangsung.

Kematian Khamenei terjadi setelah gelombang operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah kota strategis Iran. Teheran termasuk di antara wilayah yang menjadi target serangan tersebut.

Media pemerintah Iran mengonfirmasi wafatnya pemimpin tertinggi itu sebagai dampak dari rangkaian serangan militer. Laporan resmi tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi yang sebelumnya beredar mengenai kondisi Khamenei.

Sejumlah kantor berita internasional juga mengutip pengumuman resmi Iran terkait kematian tersebut. Pemerintah menetapkan masa berkabung nasional sebagai bagian dari respons negara atas peristiwa itu.

Kekosongan posisi supreme leader memicu mekanisme konstitusional yang telah diatur sejak lama. Lembaga negara tetap berjalan sambil menunggu proses pemilihan pemimpin tertinggi berikutnya.

Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, mengumumkan bahwa dewan pemerintahan akan menjalankan tugas pemimpin tertinggi hingga penggantinya terpilih. Struktur ini dirancang untuk menjaga stabilitas administrasi dan keamanan nasional.

Pembentukan dewan sementara menjadi langkah cepat untuk memastikan tidak terjadi kevakuman kekuasaan. Otoritas negara tetap menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk koordinasi keamanan dan kebijakan luar negeri.