Poyuono: Izin Pak Menhan, Tolong Colek Erick Thohir

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menilai cara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menawarkan produksi alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dalam negeri yang diproduksi oleh BUMN seperti Pindad, IPTN dan PT PAL yang ditawarkan pemerintahan RI kepada negara negara luar lewat memang handal dalam berbisnis dan melakukan pemasaran produk alutsista.

"Tentu saja jika negara-negara luar tertarik dan membeli alutsista produk Indonesia maka, akan banyak menghasilkan pemasukan devisa negara kita serta meningkatkan surplus nerjakaaca perdagangan yang selama ini masih belum tinggi surplusnya dibandingkan impor," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Baca Juga: Ahok Dipercaya Bakal Bersihkan Mafia BUMN, Pengamat: Emang Polri dan Kejaksaan Memble?

Baca Juga: Kasus Sumber Waras Kembali Mencuat: Poyuono: Mereka Pakai untuk Jegal Ahok!

Namun, yang jadi pertanyaan adalah produsen alutsista kita sudah siap memproduksi secara efisien dan tepat waktu, sehingga harganya bisa bersaing dengan produksi negara lain.

"Berdasarkan data-data yang ada BUMN produsen alutsista adalah BUMN yang lame duck dan banyak sekali di korupsi selama ini, misalnya PT Pindad, PT PAL dan IPTN sudah banyak pejabatnya yang jadi pesakitan dipenjara akibat korupsi," ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan banyak pemesanan alutsista oleh Angkatan Bersenjata RI melalui BUMN yang banyak tidak tepat waktu serta tidak lengkap equipment ketika diserahkan kepada pemesannya, serta harga yang jauh lebih mahal dari alutsista yang sejenis yang diproduksi negara lain.

"Jadi, maaf saja Pak Menhan, tolong minta Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) agar BUMN strategis penghasil alutsista harus diberesin dulu pejabat-pejabatnya dan budaya kerjanya agar enggak malingan dan profesional, baru kita bisa jualan produknya," tegasnya.

Menurut dia, kalau tidak seperti itu, jualan alutsista malah jadi rugi karena diklaim sama konsumen. Seperti kasus pembelian pesawat dari IPTN oleh Thailand atau kapal dari PT PAL yang kena klaim kerugian oleh pembeli.?