RI Mau Keluar dari Jebakan Pendapatan Menengah? Begini Caranya

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa meningkatkan produktivitas dan daya saing sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

Di tengah ketidakpastian global saat ini, Indonesia patut berbangga karena dapat tumbuh stabil di kisaran 5%. Namun, dalam jangka menengah, Indonesia butuh tumbuh lebih tinggi di kisaran 6-7% agar dapat terhindar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Saat The 9th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) dengan tema Thriving Indonesia: Reinforcing Strategies to Boost Productivity and Increase Competitiveness di Nusa Dua, Bali, Kamis (5/12/2019), Suahasil menyampaikan bahwa pada lima tahun terakhir, Indonesia sudah membangun infrastruktur secara masif.

Baca Juga: Jangan Urus Agama Orang! Fadli Zon: Jokowi Fokus Perbaiki Ekonomi Aja

"Sumber produktivitas yang kedua adalah tenaga kerja. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengatakan untuk lima tahun berikutnya, Presiden menginginkan perbaikan yang sangat signifikan dalam kualitas sumber daya manusia," ujar Suahasil.

Di tengah era bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini, Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya manusia yang produktif dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk meraih keuntungan tersebut, dia menekankan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia (human capital) mutlak diperlukan. "Dan untuk mendorong daya saing, pemerintah juga melakukan penyederhanaan aturan dan menciptakan birokrasi yang lebih efisien, serta melakukan transformasi ekonomi," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Naoyuki Yoshino dari Asian Development Bank Institute (ADBI) menyampaikan bahwa negara yang terjebak dalam pendapatan kelas menengah juga disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengadaptasi teknologi. Untuk itu, peningkatan foreign direct investment (FDI) penting.

"Jika FDI sudah masuk, negara dapat mengembangkan teknologinya sendiri. Dari sisi kebijakan fiskal, Indonesia juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah penggelapan pajak," tandasnya.

AIFED merupakan kegiatan tahunan yang diselengggarakan untuk mendapatkan pemikiran komprehensif mengenai penguatan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia dalam konteks menuju Indonesia Emas dan lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Baca Juga: 2019, Ekonomi RI Bukan Cuma Survive,Tapi...

Dalam acara ini juga dilakukan soft launching laporan hasil studi bersama Kemenkeu dengan ADB berjudul Innovate Indonesia: Unlocking Growth Through Technological Transformation.

Forum ini menjadi sarana bagi para akademisi, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan, agar berkolaborasi mengidentifikasi tantangan ke depan serta menyiapkan strategi kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan kemajuan teknologi guna mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.

Pada tahun ini, AIFED dilaksanakan atas kerja sama Kementerian Keuangan dengan dukungan dari Asian Development Bank (ADB), Pemerintah Australia (melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian/Prospera), ADB Institute (ADBI), United Nation Children's Fund (UNICEF), dan Bank Dunia. Penyelenggaraan AIFED tahun ini merupakan yang ke-9 sejak pertama kali diadakan pada 2011.