Gak, Gak Boleh Ada Kata Ampun buat Koruptor

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan dukungan hukuman mati bagi para pelaku koruptor. Usulan disuarakan Presiden Jokowi terkait setuju jika Undang-undang mengatur hukuman mati untuk koruptor.

Bagi Mahfud, hukuman bagi para koruptor harusnya tidak ada kata ampun karena telah merusak.

"Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati koruptor. Karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa, itu dirusak oleh koruptor. Sehingga kalau koruptor itu serius dalam jumlah besar, karena greedy (rakus), ya saya setuju," kata Mahfud di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca Juga:?Gerindra: Koruptor Emang Harus Dihukum Mati!

Mahfud juga bilang, kendala hukuman berat bagi kejahatan luar biasa itu juga dipengaruhi keputusan yang diambil oleh jaksa dan hakim. Lebih lanjut, ia menuturkan, hukuman mati sedianya sudah berlaku, hanya fakta di lapangan selalu terjadi perdebatan.

Maka itu, ia berpendapat, tidak perlu merumuskan untuk membuat aturan baru. "Sebenarnya kalau mau itu diterapkan tidak perlu Undang-Undang baru karena perangkat hukum yang tersedia sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, isu hukuman mati bagi para koruptor dijawab Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan salah seorang siswa SMKN 57, Senin (9/12/2019). Bermula saat seorang siswa menanyakan ke Jokowi, kenapa tidak ada hukuman mati untuk pelaku korupsi.

Jokowi mengatakan bahwa memang dalam peraturan perundang-undangan tidak ada pasal yang mengatur hukuman mati. Tapi, Jokowi setuju jika ada tambahan pasal hukuman mati.

"Kehendak masyarakat. Kalau memang masyarakat berkehendak seperti itu ya dalam RUU Pidana, tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi, dikonfirmasi usai acara.