Soroti Mafia dalam Penegakkan Hukum, Mahfud MD: Kalau Presiden Mau, Bisa!

Dalam podcast miliknya yang diunggah di YouTube, yaitu podcast Terus Terang, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, menyoroti tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia. Mahfud MD menyatakan perlunya tindakan korektif yang tidak hanya bergantung pada seorang menteri saja, tetapi juga membutuhkan keterlibatan semua pihak.

"Kalau dari sudut hukum tata negara dan ilmu politik, presiden memiliki wewenang untuk mengatasi berbagai masalah ini. Jika presiden benar-benar mau, banyak hal yang bisa dilakukan. Kuncinya ada di tangan presiden," ungkap Mahfud.

Mahfud menjelaskan, jika dirinya menjadi presiden dan ada kasus yang perlu ditangani, ia akan meminta laporan dalam seminggu dan menginstruksikan seluruh aparat untuk menyelesaikannya dalam waktu tersebut.

"Kalau presiden mau, semuanya bisa diselesaikan. Saya berharap pemerintahan baru bisa bersikap tegas, kecuali kalau memang sudah hancur-hancuran dan menunggu sanksi sosial atau kehancuran moral," tambahnya.

Menurut Mahfud, kunci utama keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan terletak pada ketegasan dan kepemimpinan presiden. Jika seorang menteri tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, presiden harus bertindak dengan memberikan arahan yang jelas atau menggantinya dengan orang yang lebih kompeten.

Baca Juga: Mahfud MD Minta Pemerintah Pertimbangkan Serius Program Tapera

"Saya ini berbuat baik demi pengabdian. Menurut saya, tidak perlu takut. Namun, selain iman, takwa, dan tawakal, kita juga harus bersih. Saya mengambil kesimpulan dari penjelasan Pak Mahfud bahwa setelah melihat sejauh ini, kebobrokan hukum kita kuncinya sejatinya pada ketegasan presiden," ujar Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menekankan pentingnya integritas dan otoritas dari aparat pemerintahan dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan sebuah pemerintahan.

"Jika seorang menteri tidak mampu menjalankan tugasnya, presiden harus memberikan perintah yang jelas dan menetapkan tenggat waktu untuk penyelesaian masalah. Jika tidak mampu, mungkin menteri tersebut tidak tepat di posisi itu atau terlibat dalam masalah tersebut," tegasnya.

Mahfud MD berharap bahwa pemerintahan yang baru akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, dengan kepemimpinan yang tegas dari presiden dan integritas dari seluruh aparat pemerintahan.