Kadin Jabar Dorong Penerbitan Obligasi Daerah

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat?mendorong penerbitan obligasi daerah terutama di Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, obligasi tersebut untuk mengakselerasi pembangunan demi terwujudnya kemandirian bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Kadin Jabar, Tatan Pria Sudjana mengatakan, pembangunan ekonomi sangat bergantung dengan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, Kadin Jabar berharap pemerintah segera menerbitkan obligasi daerah untuk mengakselerasi pembangunan khususnya di bidang infrastruktur.?

"Infrastruktur sangat penting untuk menambah daya saing dan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu membangun nilai-nilai kompetisi," katanya kepada wartawan, di Bandung, Kamis (12/12/2019).

Baca Juga: Rayakan Hut Ke-52, Kadin Jakarta Gelar Baksos Serentak di 5 Wilayah

Baca Juga: Kolaborasi Telkomsel-Kadin Akselerasi Industri Ekonomi Kreatif melalui Solusi Digital hingga IoT

Menurutnya, dengan penduduk yang besar, tidak kesulitan untuk menghimpun dana segar yang signifikan. Ia juga mencontohkan sejumlah negara yang berhasil menerbitkan obligasi seperti Korea Selatan dan Jepang sudah berhasil melaksanakan obligasi daerah.

"Masyarakat kita memberikan potensi yang besar jika pemerintah jadi merilis obligasi daerah," ungkapnya.

Tatan menambahkan, penerbitan obligasi daerah di Amerika Serikat mampu menghimpun dana masyarakat hingga Rp53.600 triliun. "Jadi bangun infrastrukturnya dari dana masyarakat. Kalau hanya menunggu APBD, APBN, bisa 50 tahun baru terbangun," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menargetkan penerbitan obligasi daerah bisa dilakukan secepatnya. Bahkan, tahun ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi.

Wimboh juga mengakui memang tidak mudah dalam menerbitkan obligasi daerah. Salah satunya karena regulasi terkait itu baru diterbitkan tahun ini.

Menurutnya, hal ini harus terus diupayakan agar terjadi akselerasi pembangunan. Tanpa adanya peran serta masyarakat, dia meyakini pembangunan akan berjalan lambat.

"Tanpa skenario ini, pembiayaan uang pemda dan pusat sangat terbatas. Sehingga kita harus menggunakan uang publik atau investro private dengan obligasi," pungkasnya.