Soal Kapal China Kangkangi Natuna, Menlu Lebih Tegas Dibanding Prabowo

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kedaulatan dan wilayah? Indonesia tidak dapat ditawar sama sekali.

Baca Juga: Jokowi ke Natuna, Cetus Fadli Zon: Ada Efeknya?

?Bahwa klaim apa pun, oleh pihak mana pun, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB) 1982,? kata Menlu.

Karena itu, ujar dia, Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional. Isu kedaulatan kembali mengemuka dalam dua pekan terakhir setelah kapal-kapal penangkap ikan China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Dikawal oleh kapal penjaga pantai China, kapal-kapal asing itu bersikukuh melakukan penangkapan ikan di lokasi yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Merasa hak berdaulatnya telah diusik, TNI mengerahkan delapan KRI, satu pesawat jenis Boeing, serta empat unit pesawat F-16 untuk berpatroli dan mengamankan perairan Natuna, karena sesuai UNCLOS 1982 China tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut.

Ketegasan Retno berbanding terbalik dengan sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyatakan masalah kapal asing China tak perlu dibesar-besarkan, sebab China adalah negara sahabat.

Sebelumnya diberitakan, Presiden PKS Sohibul Iman menyoroti tanggapan para menteri Kabinet Indonesia Maju soal klaim China atas Natuna. Sohibul menyinggung soal pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dia nilai tak tegas karena menyebut China sebagai sahabat.

"Jadi kalau diksinya dia (China) sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu nggak ada ketegasan sama sekali. Walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu (Menteri Luar Negeri) sebetulnya, yang ini harusnya lebih tegas, kok terbalik. Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang